Update Covid-19 Senin 29 Maret 2021: Positif 1.501.903, Sembuh 1.336.818, Meninggal 40.581

Stok vaksin Covid-19 pada April 2021 akan menipis. Menurut Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, vaksin tersebut bisa habis untuk disuntikkan dalam waktu 15 hari.

Pihaknya sedang memikirkan, bagaimana mengatasi stok vaksin yang menipis, sementara pelaksanaan vaksinasi terus berjalan.

Ketersediaan vaksin Covid-19 menipis seiring pengiriman vaksin AstraZeneca melalui skema COVAX-GAVI Facility yang tertunda.

Adanya embargo vaksin di negara yang memproduksi AstraZeneca, salah satunya India menyebabkan pengiriman vaksin gratis kepada negara-negara lain terhambat.

Rencananya, Indonesia akan menerima sebanyak 2,5 juta vaksin AstraZeneca pada Maret 2021. Vaksin AstraZeneca yang diterima Indonesia baru 1,1 juta pada 8 Maret 2021.

Total vaksin AstraZeneca yang akan diterima Indonesia sebesar 11,7 juta dengan pengiriman direncanakan selesai Mei 2021. Namun, pengiriman tersebut tertunda. Stok vaksin COVID-19 hanya ada 7,8 juta (vaksin Sinovac yang diproduksi Bio Farma) untuk April 2021.

"Padahal, kita nyuntiknya sudah 500.000 dosis per hari. Bahkan mungkin bisa meningkat jadi 600.000 dosis sehari. Artinya 7,8 juta itu (untuk) suntik 15 hari ya habis," tutur Budi Gunadi saat diskusi daring baru-baru ini, ditulis Senin (29/3/2021).

Untuk mengatasi stok vaksin Covid-19, Budi Gunadi Sadikin mengupayakan agar stok vaksin yang masih tersedia di Maret 2021 dapat didorong ke April. Dalam hal ini, ada pembagian stok vaksin untuk persiapan vaksinasi pada April 2021.

"Karena tertunda (pengiriman vaksin AstraZeneca), ini jadi masalah. Kami lagi mikir, gimana cara mengatasinya," kata Budi.

"Kita masih ada stok vaksin pada Maret 2021, kemungkinannya nanti (stok) didorong ke April. Jadi, kita kan menggunakan yang Sinovac (hasil produksi Bio Farma) sekarang, rentang suntikan dosis pertama dan kedua itu 14 hari, tapi bisa juga 28 hari. Kita ambil yang 28 hari," jelas dia.

Kasus infeksi virus Corona pertama kali muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China Desember 2009. Dari kasus tersebut, virus bergerak cepat dan menjangkiti ribuan orang, tidak hanya di China tapi juga di luar negara tirai bambu tersebut.

2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia. Pengumuman dilakukan di Veranda Istana Merdeka.

Ada dua suspect yang terinfeksi Corona, keduanya adalah seorang ibu dan anak perempuannya. Mereka dirawat intensif di Rumah Sakit Penyakit Infeksi atau RSPI Prof Dr Sulianti Saroso, Jakarta Utara.

Kontak tracing dengan pasien Corona pun dilakukan pemerintah untuk mencegah penularan lebih luas. Dari hasil penelurusan, pasien positif Covid-19 terus meningkat.

Sepekan kemudian, kasus kematian akibat Covid-19 pertama kali dilaporkan pada 11 Maret 2020. Pasien merupakan seorang warga negara asing (WNA) yang termasuk pada kategori imported case virus Corona. Pengumuman disampaikan Juru Bicara Pemerintah untuk Urusan Virus Corona, Achmad Yurianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat

Yurianto mengatakan, pasien positif Covid-19 tersebut adalah perempuan berusia 53 tahun. Pasien tersebut masuk rumah sakit dalam keadaan sakit berat dan ada faktor penyakit mendahului di antaranya diabetes, hipertensi, hipertiroid, dan penyakit paru obstruksi menahun yang sudah cukup lama diderita.

Jumat 13 Maret 2020, Yurianto menyatakan pasien nomor 01 dan 03 sembuh dari Covid-19. Mereka sudah dibolehkan pulang dan meninggalkan ruang isolasi.

Pemerintah kemudian melakukan upaya-upaya penanganan Covid-19 yang penyebarannya kian meluas. Di antaranya dengan mengeluarkan sejumlah aturan guna menekan angka penyebaran virus Corona atau Covid-19. Aturan-aturan itu dikeluarkan baik dalam bentuk peraturan presiden (perpres), peraturan pemerintah (PP) hingga keputusan presiden (keppres)

Salah satunya Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Keppres ini diteken Jokowi pada Jumat, 13 Maret 2020. Gugus Tugas yang saat ini diketuai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo ini dibentuk dalam rangka menangani penyebaran virus Corona.

Gugus Tugas memiliki sejumlah tugas antara lain, melaksanakan rencana operasional percepatan penanangan virus Corona, mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan virus Corona.

Sementara itu, status keadaan tertentu darurat penanganan virus Corona di Tanah Air ternyata telah diberlakukan sejak 28 Januari sampai 28 Februari 2020. Status ditetapkan pada saat rapat koordinasi di Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) saat membahas kepulangan WNI di Wuhan, China.

Kapusdatinkom BNPB Agus Wibowo menjelaskan, karena skala makin besar dan Presiden memerintahkan percepatan, maka diperpanjang dari 29 Februari sampai 29 Mei 2020. Sebab, daerah-daerah di tanah air belum ada yang menetapkan status darurat Covid-9 di wilayah masing-masing.

Agus Wibowo menjelaskan jika daerah sudah menetapkan status keadaan darurat, maka status keadaan tertentu darurat yang dikeluarkan BNPB tidak berlaku lagi.

Penanganan kasus virus corona (Covid 19) pun semakin intens dilakukan. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mereduksi sekaligus memberikan pengobatan terhadap mereka yang terpapar Covid-19.

Berdasarkan situs covid19.go.id, sebanyak 140 rumah sakit di Tanah Air dijadikan rujukan untuk penanganan pasien Covid-19. Ada pula sejumlah tempat yang dijadikan rumah sakit darurat.

Salah satunya, pemerintah resmi menjadikan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagai rumah sakit darurat untuk pasien Covid 19. Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi, Senin 23 Maret 2020. Begitu dibuka, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran langsung menerima pasien.

Ada pula Rumah Sakit Darurat di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Pulau tersebut dulunya merupakan tempat penampungan warga Vietnam. Tempat tersebut telah dirapikan dan bisa menampung 460 pasien. Sejumlah tempat milik pemerintah lainnya juga dijadikan tempat isolasi pasien yang terpapar Covid-19.