Tol Cisumdawu Rampung Desember 2021, Jemaah Haji Jabar Bakal Diberangkat dari Bandara Kertajati

Tol Cisumdawu memiliki terowongan terpanjang di Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menargetkan pembangunan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) selesai pada Desember 2021.

Adapun keberadaan jalan tol ini akan mempermudah akses masyarakat yang ingin ke Bandara Kertajati di Majalengka.

Sepakat Prabowo, Komisi V: Proyek Infrastruktur Harus Dongkrak Ekonomi Masyarakat

"Kertajati sebagai suatu bandara akan menjadi lengkap karena Tol Cisumdawu, dari Bandung ke Kertajati itu akan selesai di Desember 2021," kata Budi Karya dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (29/3/2021).

"Artinya pergerakan penumpang, di Kertajati akan menjadi lebih baik pada saat setelah Desember 2021," sambungnya.

Menurut dia, pemerintah berencana mengoptimalkan fungsi Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. Salah satunya, sebagai lokasi pemberangkatan jemaah umroh dan haji asal Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian timur.

"Nanti paling tidak umroh dan haji semua warga Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian timur itu kita konsentrasika di Kertajati," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu) bisa selesai pada akhir 2020. Jalan tol tersebut akan langsung digunakan setelah selesai pembangunannya.

2 dari 2 halaman

Tempat Perawatan Pesawat

Selain untuk penumpang, Budi menyebut Bandara Kertajati juga akan difungsikan sebagai bengkel pesawat atau maintenance, repair, and overhaul (MRO).

Dia mengaku telah berdiskusi dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) untuk memanfaatkan Bandara Kertajati sebagai tempat perawatan pesawat milik TNI.

"Kita akan segera bangun dan kita akan kembangkan pada lahan-lahan yang sudah dimiliki dan ini akan kita lakukan dengan cepat," jelas Budi.

Presiden Jokowi, kata dia, meminta agar nantinya fasilitas MRO tidak hanya untuk pesawat milik TNI saja.

Namun, juga dapat digunakan untuk seluruh pesawat instansi pemerintah seperti BNPB, Basarnas Kementerian Perhubungan, hingga kepolisian.

"Selain itu, kita juga inginkan MRO ini tidak saja untuk pemerintah, tapi yang akan datang juga akan digunakan untuk MRO pesawat pesawat private yang selama ini melakukan perawatan di luar negeri," tutur Budi Karya.