Sukses

KPK Panggil Notaris dan Penilai KJPP Terkait Kasus Pengadaan Tanah DP Nol Rupiah

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri merilis hasil pemeriksaan, terhadap Rafli Akbar Rafsanjanu dan Yurisca Lady Enggraeni.

Liputan6.com, Jakarta - Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri merilis hasil pemeriksaan, terhadap Rafli Akbar Rafsanjanu dan Yurisca Lady Enggraeni. Mereka berdua diperiksa KPK untuk memberikan informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung,Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.

"Mereka berdua berstatus saksi," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (29/3/2021).

Ali merinci, Rafli adalah Staf Penilai di kantor jasa penilai publik (KJPP) Wahyono Adi dan Rekan. Rafli dikonfirmasi antara lain terkait teknis dilakukannya penilaian terhadap tanah yang berlokasi di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur.

"Kemudian Yurisca, adalah seorang notaris. Yang bersangkutan dikonfirmasi antara lain terkait proses perjanjian jual beli antara pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini," jelas Ali.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Dirut Perumda Jadi Tersangka

Diketahui, dalam dugaan kasus pengadaan tanah ini menyeret nama Yoory C Pinontoan sebagai tersangka. Yoory merupakan Direktur Umum Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Yoory ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Jumat (5/3/2021) atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi berupa penggelembungan harga saat melakukan pembelian lahan di daerah Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

Rencananya, pengadaan tanah tersebut akan digunakan sebagai lahan berdirinya rumah DP nol rupiah yang menjadi program Pemprov DKI di masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
    Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi

    KPK