DPR Dukung Polri Bongkar Jaringan Teroris di Makassar dan Penyerang Mabes Polri

Kabareskrim Bahas Kasus Korupsi Kondensat Bersama DPR — Ketua Komisi III DPR Herman Hery saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta DPR RI mendukung Polri untuk terus mengungkap jaringan teroris. Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan tindakan teroris sangat melukai rasa kemanusiaan dan tidak dibenarkan oleh seluruh umat beragama.

"Saya mengecam dan mengutuk aksi terorisme yang belakangan terjadi di Tanah Air. Saya mendesak Polri untuk mengusut tuntas jaringan terorisme di Indonesia," kata Herman kepada wartawan, Rabu (31/3/2021).

Setelah bom bunuh diri di pintu gerbang Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 28 Maret, Densus 88 menangkap sejumlah terduga teroris di Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur dan Jalan Raya Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Sore tadi, teroris beraksi di Mabes Polri. Seorang perempuan menodongkan senjata api ke arah polisi. Polisi berhasil menembak mati pelaku. Herman mengapresiasi kesigapan polisi yang dengan cepat berhasil menindak pelaku.

"Petugas pengamanan telah melakukan tindakan yang terukur untuk mencegah eskalasi aksi teror tersebut," kata Herman.

Tetapi, menurut dia, fungsi intelijen harus terus ditingkatkan. Dia menilai penangkapan terduga teroris belum efektif membenam potensi aksi teror.

"Saya meminta kepada Polri dan BNPT sebagai mitra kami untuk memperkuat fungsi intelijen dalam mendeteksi kejadian serupa di kemudian hari. Kejar dan tangkap pelaku teror ini hingga akarnya," tuturnya.

2 dari 2 halaman

Soroti Masalah Anggaran

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Adde Rosi Khoerunnisa membeberkan berdasarkan data BNPT, jumlah teroris mencapai 6.000-an. Itu tentu sangat meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.

"Saya mendorong agar BNPT dan Densus agar terus menelusuri, menangkap, serta terus melalukan pencegahan dengan menggandeng kementerian/lembaga. Misal dengan Kominfo. Agar situs-situs penyebar paham radikal diblokir sehingga tidak bisa diakses masyarakat," ujar Adde Rosi.

Adde mengatakan, dalam rapat dengan Komisi III DPR, BNPT pernah menyampaikan terkait minimnya anggaran. Tetapi Komisi III DPR berkomitmen selalu mendukung setiap kebutuhan baik untuk penangkapan maupun program deradikalisasi.

"Secara pribadi saya mendukung agar pengungkapan jaringan teroris ini diusut tuntas sampai ke akarnya serta pemenuhan informasi yang akurat kepada masyarakat agar tidak timbul kepanikan," kata Adde Rosi.

Sedangkan anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto mengatakan pemberantasan terorisme tidak bisa hanya dengan menangkap tokoh-tokohnya. Pencegahan harus diperkuat. Sebab, terorisme berkaitan dengan ideologi dan pemahaman yang berbeda. Di sini, BNPT harus lebih berperan.

Dia mendorong penguatan BNPT sebagai role model dalam pencegahan terorisme. Wihadi berharap BNPT bisa memberikan program-program yang lebih mengena dengan dasar Undang-Undang Anti Terorisme.

"Tidak hanya penindakan, tetapi pencegahan dan itu ada di BNPT. Instrumennya sudah jelas ada di UU Antiteroris yang baru," ujar Wihadi.