HEADLINE: Petaka Banjir Bandang di Flores Timur, Ada Faktor Selain Cuaca Ekstrem?

Liputan6.com, Jakarta - Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu dinihari, 4 April 2021. Sembilan desa luluhlantak diterjang air bah yang bercampur lumpur. Tak hanya itu, puluhan orang juga meninggal dunia.

Data dari Kementerian Sosial menyebutkan, hingga Senin pukul 20.47 WIB, korban meninggal akibat banjir bandang di NTT berjumlah 86 orang.

Cuaca ekstrem ini sebelumnya telah terdeteksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Dalam pengamatannya, diketahui ada bibit siklon tropis 99S sejak 2 April 2021. Bibit siklon ini menggelayuti langit sekitar Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur. Saat itu juga, peringatan dini dikeluarkan BMKG.

BMKG mengungkapkan, keberadaan bibit siklon tropis 99S ini menimbulkan terjadinya cuaca ekstrem signifikan berupa hujan sangat lebat, angin kencang, gelombang laut tinggi, dan berdampak pada terjadinya bencana hidrometeorologi di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi NTT, Umbu Wulang T Paranggi, penyebab utama terjadinya banjir bandang NTT bukan hanya curah hujan ekstrem. Ada faktor lain yang membuat air bah menghantam empat kecamatan di NTT ini.

"Alasan gini ini kan fenomena hujan besar dan kita harus terima ini dari Tuhan. Tapi sebesar apa pun hujan, kalau daya tampung memadai, itu bisa dikurangi dampaknya," kata Umbu kepada Liputan6.com, Jakarta, Senin (5/4/2021).

Selain fenomena alam, lanjut dia, orang kerap lupa bahwa masalah mitigasi bencana juga menjadi persoalan serius. Terlebih BMKG sebelumnya telah mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca ekstrem tersebut.

"Karena kita tahu urusan bencana ini seperti hujan, angin, badai, banjir, sudah beberapa kali terjadi, dan juga ada peringatan BMKG beberapa waktu lalu soal potensi hujan badai dengan siklon seperti ini di NTT. Artinya kalau melihat peringatan itu, (harusnya) sudah dilakukan tindakan preventif," jelas dia.

Umbu mengungkapkan, langkah antisipasi seharusnya diambil pihak terkait agar bencana ini tidak menelan korban jiwa juga menimbulkan kerugian materiil. Misalnya, kata dia, kalau model fenomena alam seperti ini bagaimana caranya agar orang-orang di hulu, bantaran sungai, pinggir laut, dan lereng gunung dievakuasi atau diberi edukasi terkait penyelamatan diri.

"Tapi faktanya tidak ada satu pun, baik itu di pesisir, hulu, dan daerah lereng gunung, seperti yang terjadi di Lembata," ujar dia.

Penyebab selanjutnya, kata dia, bencana ini tak lepas dari adanya kerusakan lingkungan di NTT. Namun menurutnya, masalah ini sulit terungkap karena terkesan ditutup-tutupi.

"Menurut kami seolah ditutupi itu kerusakan lingkungan yang kami membahasakannya itu. Kita tahu ada fenomena alih fungsi kawasan hutan. Eskalasi perluasan bencananya mencakup belasan kecamatan itu kan salah satu faktor alih fungsi kawasan hutan untuk kepentingan-kepentingan," ujar Umbu.

Selain itu, lanjut Umbu, juga terjadi aktivitas penambangan yang kemudian ditolak warga. Belum lagi ditambah pembalakan liar yang tidak terkontrol pemerintah.

"Contoh kasus di Adonara temuan teman-teman itu ada pembalakan liar dan pembakaran juga di kawasan Hulu di Gunung Boleng yang menyebabkan air ketahan di atas, tidak ada resapan," jelasnya.

Selain itu, juga terjadi di Malaka. Di sana, kata Umbu, ada ilegal loging di kawasan hulu di Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS). Yang mana, sungai besar di Malaka ini menjadi salah satu lokasi yang terdampak parah dari bencana tersebut.

"Jadi tidak bisa ini hanya fenomena alam, karena kita harus akui mitigasi yang buruk dan kerusakan lingkungan yang terjadi," tegas Umbu.

Umbu menyayangkan sikap lambat pemerintah dalam menangani dampak banjir bandang di NTT tersebut. Para korban, kata dia, lebih banyak melakukan evakuasi mandiri. "Masih banyak yang belum mendapat bantuan pemerintah," ucap dia.

Bahkan ia mendengar jika Kepala BPBD Kota Kupang Jemy Deerens Didok mengaku menyerah untuk menangani dampak dari bencana ini. BPBD meminta penetapan status tanggap darurat.

"Karena itu kami diminta agar menangani bencana ini lebih masif dan komprehensif agar bisa ditetapkan sebagai status darurat bencana di level provinsi kalau kita ikut UU 24 tahun 2007 kan bisa juga diterapkan oleh provinsi yaitu gubernur," kata Umbu.

Para pengungsi yang ditemuinya pada Senin pagi di Kota Kupang, juga dalam kondisi kebingungan. Mereka tidak tahu harus megungsi kemana karena tidak ada posko di daerah tersebut. "Saya juga coba kontak nomor posko yang ada, tapi enggak ada yang aktif," ucap Umbu.

Padahal, kata dia, persoalan penanganan bencana ini menjadi tanggung jawab negara. Warga harus diselamatkan dengan fasilitas pendukung saat terjadinya bencana.

"Artinya ini memang lebih banyak berjuang sendiri, selamatin diri sendiri, warga tolong warga, inisiatifnya lebih banyak dibanding kalau kita ikut UU ya, ini kan tanggung jawab negara oleh pemerintah," jelas dia.

Untuk itu, Walhi mendorong pemerintah provinsi maupun kabupaten kota agar menetapkan status darurat bencana. Selain itu, pemerintah pusat juga diminta segera memproses penetapan darurat bencana itu karena selain eskalasi meluas, banyak daerah lain yang juga ikut terdampak.

"Kami mendorong pemerintah segera turun ke masyarakat, di level bawah terkait kecukupan pangannya, karena orang banyak mengalami kerusakan rumah, begitu juga terdampak pangan dan sandangnya," kata Umbu.

Yang tak kalah penting, Walhi meminta pemerintah segera membantu para petani yang mengalami gagal panen. Saat ini sudah terdata 600 hektare lebih sawah yang terdampak bencana ini.

"Itu belum semua karena data kami based on lapangan jadi belum selesai di-updete karena kondisi di sini signal bermasalah. Ini berbahaya untuk ketahanan pangan di NTT ke depan. Hasil panen otomatis buyar karena sudah rusak akibat dari bencana alam ini," ujar dia.

Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyampaikan, pihaknya tidak menetapkan status bencana darurat nasional terhadap peristiwa banjir bandang di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Status bencana darurat nasional itu manakala kegiatan pemerintahan runtuh," kata Doni saat konferensi pers virtual, Senin (5/4/2021).

Menurut Doni, kondisi pemerintahan di Provinsi dan Kabupaten Kota wilayah terdampak banjir bandang di Nusa Tenggara Timur masih dapat berjalan. Dengan begitu, tidak perlu adanya penetapan status bencana darurat nasional.

"Kami berpikir tidak perlu ada usulan untuk menentukan status bencana darurat nasional. Cukup daerah saja yang menentukan status bencana," kata Doni.

Terkait dengan percepatan penanganan bencana banjir bandang di Flores Timur, Doni menyatakan BNPB telah membawa beberapa bantuan untuk para korban.

Bantuan itu berupa makanan siap saji sebanyak 1.002 paket, makanan tambahan gizi 1.002 paket, makanan lauk pauk 1.002 paket, selimut 3.000 lembar, sarung 2.000 lembar, alat tes cepat antigen 10.000 unit, masker kain 1.000 lembar dan masker medis 1.000 lembar.

“Bersama dengan pesawat juga ada barang-barang logistik yang dibutuhkan seperti selimut, makanan siap saji hingga obat-obatan,” jelas Doni.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: