Djoko Tjandra dan Penuntut Umum Pikir-Pikir Atas Vonis 4 Tahun 6 Bulan

Liputan6.com, Jakarta Djoko Soegiarto Tjandra dan tim jaksa penuntut umum menyatakan belum menerima vonis 4 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor kepada Djoko Tjandra. Keduanya menyatakan akan berpikir terlebih dahulu.

"Saya perlu pikir-pikir dulu," ujar Djoko Tjandra dan tim jaksa usai mendengar amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (5/4/2021).

Atas pernyataan Djoko Tjandra dan tim penuntut umum itu, Hakim Ketua Muhammad Damis memberi mereka waktu selama satu pekan apakah menerima atau mengajukan banding atas putusan yang sudah dijatuhkan.

"Waktu Saudara 7 hari," kata Damis.

Diberitakan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat menjatuhkan pidana penjara 4 tahun 6 bulan penjara denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Djoko Soegiarto Tjandra. Hakim meyakini Djoko Tjandra bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

"Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar Hakim dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (5/4/2021).

Hal yang memberatkan putusan yakni, Djoko Tjandra tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Perbuatan dilakukan sebagai upaya untuk menghindari keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta penyuapan dilakukan ke penegak hukum.

Sementara hal meringankan yakni Djoko Tjandra dianggap bersikap sopan selama persidangan dan berusia lanjut.

Hakim juga menolak permohonan Djoko Soegiarto Tjandra menjadi justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum. Hakim meyakini Djoko Tjandra tak memiliki unsur sebagai JC.

Hakim menyebut Djoko Tjandra merupakan pelaku utama dalam perkara suap pengurusan fatwa MA, penghapusan red notice, dan pemufakatan jahat. Djoko Tjandra juga dinilai tidak mengakui perbuatannya.

Sementara salah satu syarat untuk menjadi JC yakni bukan pelaku utama, dan mau mengakui perbuatannya. Ketentuan pemberian status JC diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011.

Saksikan video pilihan di bawah ini: