HEADLINE: Uji Coba Belajar Tatap Muka di Jakarta Mulai 7 April 2021, Amankah?

Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono meminta Pemprov DKI Jakarta menunda pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah. Menurutnya, sekolah tatap muka masih berisiko, karena angka positivity rate Covid-19 di DKI masih relatif tinggi.

Positivity rate adalah perbandingan jumlah kasus positif Covid-19 dengan jumlah tes yang dilakukan. 

"Positivity rate Jakarta sebenarnya masih di bawah 10 (persen) tapi dekat sama 10. Jadi 5 sampai 10 ya 9 atau 8 begitu. Jadi menurut saya, kalau positivity rate-nya belum di bawah 5 (persen) jangan mulai sekolah lah," ujar Miko saat dihubungi Liputan6.com, Selasa.

Menurut dia, kasus Covid-19 di Jakarta sejatinya masih tinggi, hanya saja jumlah testing PCR rendah. "Banyak yang tes antigennya positif tapi tidak melanjutkan ke PCR. Jadi menurut saya positivity rate-nya masih tinggi kalau contact tracing-nya dilakukan," tuturnya.

Memang pemerintah memastikan protokol kesehatan akan diterapkan secara ketat di sekolah selama uji coba PTM. Namun Miko menemukan celah potensi penularan terjadi ketika anak didik berada dalam perjalanan menuju sekolah.  

"Di jalan siapa yang menjamin, di rumahnya siapa yang menjamin. Itu kan kalau sekolah dibuka artinya kan terbuka akses dari rumah, ke jalan, di sekolah. Nah tiga lingkungan itu akan berbeda. Jalan itu macam-macam, ada yang naik kendaraan umum, ada yang jalan kaki. Kemudian tidak dijamin yang macam-macam itu saat berkumpul di sekolah, saat berkumpul di jalan, saat berkumpul di rumah. Jadi menurut saya masih sangat berisiko," ucapnya.

Menurut dia, risiko transmisi paling besar terjadi di jalanan. Dalam hal ini, baik murid maupun guru tetap berisiko, karena belum semua tenaga pendidik telah menjalani vaksinasi Covid-19.

"Walaupun protokol kesehatan sudah ketat, anak-anak siapa yang mau mengawasi selama di jalan, selama guru keluar kelas. Kan akan mengobrol, enggak akan diam. Apalagi anak SD, kalau sudah ketemu di sekolah ramai," kata Miko.

Karena itu, idealnya uji coba PTM di sekolah baru bisa dilakukan ketika positivity rate daerah tersebut berada di bawah 5 persen. Di samping itu, tenaga pengajar dan anak didik sebaiknya telah menjalani vaksinasi Covid-19. 

"Kalau uji coba itu satu hari saja ya oke. Kalau uji cobanya berhari-hari ya itu berisiko. Apalagi kalau dilaksanakan terus menerus sebulan atau dua bulan. Berisiko buat anak muridnya. Kalau guru-guru divaksin bulan Juni-Juli kan murid-muridnya belum. Harusnya semua divaksin itu baru aman," kata Miko menandaskan.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Ikatan Ahli Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan menekankan bahwa Dinas Kesehatan DKI perlu ikut mengevaluasi pelaksanaan uji coba PTM di ibu kota. Artinya, evaluasi terhadap uji coba pembelajaran tatap muka tidak hanya dilakukan Dinas Pendidikan.

"Yang mengecek soal keamanan adalah Dinas Kesehatan, bukan Dinas Pendidikan. Kalau Dinas Pendidikan kan fokusnya kesiapan sekolah," terang Ede kepada Liputan6.com melalui sambungan telepon, Selasa.

"Jadi, sekolah mesti betul-betul dievaluasi juga oleh Dinas Kesehatan dari segi protokol kesehatan. Di sini kesiapan sekolah oke, keamanan protokol kesehatan harusnnya (dipegang) pada Dinas Kesehatan."

Lebih lanjut, Ede mengatakan, dalam evaluasi uji coba belajar tatap muka bisa juga melibatkan tim independen atau organisasi profesi. Hal ini juga sebagai bentuk saling kerja sama.

"Kalaupun mau (evaluasi) diserahkan ke independen bisa saja, misal, pelibatan organisasi profesi, seperti IAKMI atau organisasi profesi lain. Pokoknya supaya (penilaian) independennya ada. Dengan demikian, kita membiasakan kerja sama," lanjutnya.

Pengecekan pelaksanaan uji coba belajar tatap muka di Jakarta, menurut Ede, juga harus memerhatikan zonasi lokasi sekolah yang menjadi target sasaran. Zonasi pun setidaknya sudah ada pengurangan laju penularan virus Corona.

"Kita perlu mengecek, Jakarta pakai zonasi atau enggak (buat uji coba belajar tatap muka). Seharusnya zonasinya di level kelurahan. Terlebih lagi kan kita sedang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro," jelasnya.

"PPKM mikro ini sampai level RT/RW, sebenarnya sudah harus terdata, lokasi yang masih menularkan virus Corona (yang cukup tinggi) itu di daerah Jakarta mana saja. Kalau kita lihat data, Jakarta zonasi secara umum kuning, tapi kasus masih ada, positivity rate masih 11 persen, rata-rata Indonesia positivity rate 18,9 persen kemarin."

Zonasi lokasi sekolah dinilai harus jelas. Pengawasan dari Satgas setempat juga perlu selama pelaksanaan uji coba belajar tatap muka. Dalam hal ini, ada kerja sama antara pemerintah daerah, Satgas Covid-19 hingga level RT/RW.

"Zonasi harus jelas, Satgas juga perlu dilibatkan penuh. Intinya, kesiapan belajar tatap muka bukan hanya dinas pendidikan saja, tapi juga seluruh pelibatan pemerintah daerah, dinas kesehatan. Kemudian pelibatan Satgas sampai level kelurahan juga RT/RW," Ede menjelaskan.

Sementara itu, Pengamat Pendidikan Muhammad Ramli Rahim mendukung pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka yang dilakukan di 85 sekolah di DKI Jakarta. Dia yakin sekolah-sekolah tersebut telah siap melaksanakan TPM di tengah situasi pandemi Covid-19.

"Karena secara umum mereka sejak awal sudah meniatkan segala hal untuk pembukaan tatap muka," ujar Ramli saat dihubungi Liputan6.com, Selasa.

Memang mekanisme uji coba PTM yang disusun sedemikian rupa oleh Pemprov DKI tidak bisa memberikan jaminan 100 persen peserta didik dan tenaga pengajar aman dari risiko terpapar virus corona. "Tetapi sudah ada upaya maksimal untuk sampai ke situ," kata Ramli.

Dia juga menyoroti keberadaan siswa dan guru saat di jalan menuju sekolah yang dikhawatirkan menjadi lokasi transmisi Covid-19. Dia pun meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan pengelola transportasi umum di ibu kota untuk memperketat protokol kesehatan.

"Apalagikan DKI masih menjakankan PPKM ya, berarti prokes di luar ruang ya dijalankan secara umum. Meskipun ya kedisiplinan masih menjadi persolan," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya penerapan blanded learning atau pembelajaran campuran antara daring dan luring. Sehingga siswa yang belajar di sekolah maupun yang ada di rumah tetap bisa menerima materi yang sama.

Selain itu, proses belajar mengajar tetap bisa berlangsung sekalipun ada kendala pada pembelajaran tatap muka, misalnya ditemukan kasus Covid-19 di sekolah.

"Kemudian jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam uji coba ini, ya segera dihentikan," kata Ramli menandaskan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memutuskan untuk mewajibkan pembelajaran tatap muka (PTM) kepada sekolah setelah para pendidik dan tenaga kependidikannya menjalani vaksinasi Covid-19.

"Karena kita sedang mengakselerasi vaksinasi, setelah pendidik dan tenaga pendidikan di dalam suatu sekolah telah divaksinasi secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah atau Kantor Kemenag mewajibkan satuan pendidikan tersebut untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan," kata Nadiem dalam konferensi pers daring pada Selasa (30/3/2021).

Nadiem menyebut, sekolah juga wajib memberikan pilihan pembelajaran secara jarak jauh. Sebab, meskipun sekolah telah menjalankan pembelajaran tatap muka, namun secara prosedur protokol kesehatan kapasitas yang diizinkan hanya 50 persen saja.

"Jadi mau tidak mau walaupun sudah selesai vaksinasi dan diwajibkan untuk memberikan tatap muka terbatas, tapi harus melalui sistem rotasi. Sehingga harusnya menyediakan dua-dua opsinya, tatap muka dan juga pembelajaran jarak jauh," kata dia.

Walaupun sekolah diwajibkan menggelar PTM, Nadiem mengatakan, keputusan untuk kembali menyekolahkan anaknya secara langsung ada di tangan para orangtua. Orangtua masih memiliki pilihan apakah mau mendorong anaknya ke sekolah atau tetap memilih belajar dari rumah.

"Yang terpenting adalah orangtua atau wali murid boleh memilih, berhak dan bebas memilih bagi anaknya apakah mau melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh," kata Nadiem.  

Dampak Negatif

Lebih lanjut, mantan Bos Gojek Indonesia itu mengungkapkan kekhawatirannya jika sekolah tak kunjung menggelar pembelajaran secara tatap muka. Menurut dia, banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan lantaran pembelajaran jarak jauh berlarut-larut.

"Kita melihat tren-tren yang sangat mengkhawatirkan, tren anak-anak yang putus sekolah. Kita melihat penurunan capaian pembelajaran, apalagi di daerah-daerah di mana akses dan kualitas itu tidak tercapai. Jadinya kesenjangan ekonomi menjadi lebih besar ya," terang Nadiem.

Pembelajaran jarak jauh, lanjut Nadiem juga terpotret menyebabkan orangtua menarik anaknya keluar dari sekolah. Hal ini lantaran mereka tak melihat peranan sekolah selama menggelar pembelajaran secara jarak jauh.

"Dan ada berbagai macam isu-isu kekerasan domestik yang terjadi dalam keluarga yang tidak terdeteksi. Jadi risiko dari sisi bukan hanya pembelajaran, tapi risiko dari masa depan murid itu dan risiko psikososial atau kesehatan mental dan emosional anak-anak itu, ini semuanya sangat rentan," ujarnya.

"Jadi kita harus mengambil tindakan tegas untuk menghindari agar ini tidak menjadi dampak yang permanen dan satu generasi menjadi terbelakang," tandas Nadiem.