Tinjau Pembelajaran Tatap Muka, Wagub DKI: Hanya 30 Persen Orangtua Izinkan Anak Belajar di Sekolah

DKI Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka di 85 Sekolah — Suasana kegiatan pembelajaran tatap muka di SDN Pondok Labu 14, Jakarta Selatan, Rabu (7/04/2021). Mulai hari ini, Pemprov DKI melakukan pembelajaran tatap muka bagi 85 sekolah dari semua jenjang pendidikan hingga 29 April. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria melakukan tinjauan pelaksanaan ujicoba pembelajaran tatap muka di SMKN 2 Jakarta pada Rabu (7/4/2021).

Saat ini sebanyak 85 sekolah yang tersebar di lima kota administrasi dan kabupaten melakukan ujicoba sekolah online dan offline.

"Alhamdulillah berjalan dengan baik semua, fasilitas pendukung mulai dari cuci tangan, kemudian ruang ganti, toilet, sabun," kata Riza di SMKN 2 Jakarta.

Lanjut dia, disinfektan juga dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan belajar tatap muka. Selain itu para guru ataupun tenaga pendidik juga telah mengikuti vaksinasi Covid-19.

"Kegiatan ini sangat baik, ternyata cukup mendapat antusias dari anak-anak, sekalipun memang menurut data besarnya masih 20-30 persen siswa yang diizinkan oleh orang tua," papar dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di 85 sekolah yang ada di ibu kota. Uji coba PTM di tengah situasi pandemi Covid-19 ini dilakukan mulai 7 hingga 29 April 2021.

Uji coba ini dilakukan untuk memastikan bahwa kesehatan dan keamanan peserta didik adalah prioritas utama dalam perancangan kebijakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada Juli 2021 mendatang.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah secara terbatas mulai 7 April 2021.

2 dari 2 halaman

Uji Coba Terbatas

Uji coba dilakukan secara terbatas dengan sistem pembelajaran campuran (blended learning).

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Nahdiana, menyatakan pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menyiapkan rencana pembelajaran tersebut. Berbagai rekomendasi pun telah diterima demi menjamin kesehatan dan keselamatan peserta didik.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam mengambil kebijakan terkait pelaksanaan satuan pendidikan di semester genap tahun pelajaran 2020/2021. Prioritas kita semua adalah kesehatan dan keamanan peserta didik. Tentunya seluruh persiapan akan didiskusikan terlebih dahulu dan dimatangkan sebelum dilaksanakan,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Selasa (6/4/2021).