Sekretariat Negara Gelar Rapat Ambil Alih Pengelolaan TMII Jumat 9 April 2021 Besok

Suasana TMII Saat Tahun Baru Islam — Wisatawan menaiki perahu saat mengunjungi TMII, Jakarta, Kamis (20/8/2020). Libur panjang yang bertepatan tahun baru islam di manfaatkan masyarakat bersama keluarga berlibur ke sejumlah tempat wisata. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Sekretariat Negara rencananya mengadakan rapat dengan pihak Yayasan Harapan Kita terkait pengambilalihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada Jumat 9 April 2021 besok.

Kabag Humas TMII Adi Widodo menyampaikan, kabar itu diterimanya dari Direktur Utama TMII Tanribali Lamo.

"Informasi yang saya peroleh dari Bapak Dirut betul besok ada rapat. Cuma jadi enggaknya kami belum dapat kepastian," tutur Adibsaat dihubungi Liputan6.com, Kamis (8/4/2021).

Menurut Adi, rapat tersebut memang diadakan oleh Kementerian Sekretariat Negara dan akan dihadiri oleh pihak Yayasan Harapan Kita dan TMII.

"Kita Taman Mini sebagai peserta untuk hadir di rapat itu. Kalau enggak salah dari pembicaraan bapak Sesmen kalau tidak salah dan Bapak Dirut saat pemasangan plang itu menyampaikan informasi seperti itu," kata Adi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ribuan pengunjung memadati pelataran Monas untuk antre naik sampai ke puncaknya.

2 dari 3 halaman

Alasan Pengambilalihan TMII

Sebelumnya, Kementerian Sekretariat Negara mengatakan, salah satu alasan dikembalikannya pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita ke Kemensetneg karena rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar kualitas pengelolaan aset negara menjadi lebih baik.

"Temuan dari BPK di bulan Januari 2021 untuk laporan hasil pemeriksaan 2020. Rekomendasinya harus ada pengelolaan yang lebih dari dari Kemensetneg untuk aset yang dikuasai negara tersebut," kata Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, dalam jumpa pers daring di Jakarta, Rabu (8/4/2021).

Sebelum temuan BPK, kata dia, Kementerian Sekretariat Negara juga telah sejak lama memberikan pengarahan kepada pengelola TMII agar meningkatkan kualitas layanan. Kemudian, audit dilakukan terhadap pengelolaan TMII.

"Kemudian ada tim legal audit yang dari Fakultas Hukum UGM yang masuk ke sana, kemudian BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) masuk untuk audit finansial, dan terakhir ada temuan dari BPK," kata dia seperti dikutip dari Antara.

3 dari 3 halaman

Ditetapkan Melalui Perpres

Dengan berbagai temuan dan rekomendasi itu, Kemensetneg mengajukan untuk mengambil alih pengelolaan TMII. Setelah pengajuan dari Kementerian Sekretariat Negara, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19/2021 tentang Pengelolaan TMII.

Perpres itu menegaskan penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Kementerian Sekretariat Negara serta berakhirnya pengelolaan oleh Yayasan Harapan Kita.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno, menegaskan, TMII sejak dahulu merupakan aset milik negara di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Namun pada 1977, terbit Keputusan Presiden Nomor 51/1977 yang memberikan pengelolaan TMI kepada Yayasan Harapan Kita.

"Jadi Yayasan Harapan kita sudah 44 tahun mengelola aset negara ini yang tercatat di Kementerian Sekretariat Negara, dan kami berkewajiban untuk mengelola, untuk memberikan manfaat seluas-luasnya ke masyarakat," katanya.