HEADLINE: Negara Ambil Alih TMII dari Cendana, Optimistis Dikelola Profesional dan Menguntungkan?

Liputan6.com, Jakarta Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menjadi sorotan. Pemerintah resmi mengambil penguasaan dan pengelolaan tempat tersebut dari tangan Yayasan Harapan Kita berdasarkan surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51/1977 yang ditandatangani Presiden kedua RI Soeharto, tertanggal 10 September 1977.

Pengambilalihan penguasaan ini menyusul dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII, yang ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi 31 Maret 2021.

Berdasarkan penelusuran, Yayasan Harapan Kita dibentuk pertama kali oleh Siti Hartinah alias Tien Soeharto pada 23 Agustus 1968. Kini diteruskan anak-anak mendiang Bu Tien, mereka adalah Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana, kemudian ada Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo.

Tak hanya itu, nama anak-anak Presiden kedua RI Soeharto juga terseret dalam gugatan yang datang dari perusahan Singapura, Mitora ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan Jakarta Selatan (Jaksel) tentang TMII.

Di PN Jakpus, nama Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana, Sigit Harjojudanto, dan Bambang Trihatmodjo. Sementara di PN Jaksel, selain ketiga nama tersebut ada nama Siti Hediati Hariyadi, dan Siti Hutami Endang Adiningsih.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, mengaku pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak keluarga Cendana terkait pengambil alihan TMII.

"Sudah (berkomunikasi dengan Keluarga Cendana), dengan pihak Yayasan, Badan Pengelola TMII," kata Setya kepada wartawan, Kamis (8/4/2021).

Sebelum akhirnya diambil alih negara, Setya mengatakan Kemensetneg telah memberikan pengarahan terlebih dahulu kepada pengelola TMII agar meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan agar TMII diambil alih Kemensetneg.

"Kita berikan arahan dulu, lakukan legal dan financial audit, pertimbangkan rekomendasi BPK dan pihak-pihak lainnya, dan putuskan harus diambil alih," kata Setya.

Dia juga mengungkapkan bahwa Yayasan Harapan Kita tak pernah menyetor pendapatan TMII, yang diketahui sudah dikelola selama 44 tahun. Hal ini pula lah yang menjadi salah satu alasan pemerintah akhirnya mengambil alih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita. Pasalnya, pemerintah ingin agar TMII memberikan kontribusi terhadap keuangan negara.

"Untuk optimalisasi aset, kontribusi ke negara salah satunya. Yang penting lainnya, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat segala kalangan," jelas Setya.

Dia menyebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyarankan tiga opsi terkait pengelolaan TMII ke depannya. Salah satunya, pola Badan Layanan Usaha (BLU) yang telah dilakukan di kawasan milik negara lainnya.

"Opsi kedua dikelola pihak ketiga atau kerja sama pemanfaatan," ucap Setya.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, memandang apa yang dilakukan pemerintah bisa dilakukan, mengingat TMII masih kekayaan negara yang dicatat di Kemensetneg sebagai salah satu dasar untuk diambil alih.

Selain itu, dasar pengambilalihan melihat untung rugi dan asas kemanfaatan umumnya. Apakah pengelola sebelumnya yakni Yayasan Harapan Kita, membuat negara untung atau tidak.

"Kalau kurang bagus (keuntungannya) boleh diambil alih negara, karena negara berkepentingan untuk pemanfaatan yang sebesar-besarnya begitu bagi terhadap aset TMII ini. Jadi orientasinya kemanfaatan dalam konteks management mereka," kata Asep kepada Liputan6.com, Kamis (8/4/2021).

Kemudian ada dasar lainnya, biasanya melihat perjanjian antara pihak yayasan dan pemerintah. Negara tidak sewenang-wenang bila pengambilalihan didasarkan wanprestasi dari salah satu pihak.

"Katakanlah ada yang wanprestasi, ada yang melanggar, harus diambil alih. Tapi kalau masih berjalan dan baik-baik saja, ya itu sewenang-wenang pemerintah, justru pemerintah yang melanggar. Tapi kalau ada wanprestasi dan melanggar kontrak, ya benar diambil alih negara," jelas Asep.

Dia melihat tidak disetornya pendapatan TMII ke kas negara, bisa dipandang sebagai salah satu bentuk wanprestasi. "Itu kan menjadi aspek yang tidak berorientasi pada kemanfaatan masyarakat atau untuk negara, jadi boleh diambil alih," kata Asep.

Namun, terkait negara bisa mengunggat atau tidak, harus melihat perjanjian kedua belah pihak. Apakah memang menyalahi perjanjian sehingga dianggap wanprestasi, atau dianggap sudah berakhir lantaran telah diambil alih.

Asep berharap yayasan terbuka dan menerima putusan pemerintah, jika memang TMII tak diurus dengan baik dan tak memberikan pemasukan bagi negara. "Seharusnya yayasan legowo menyerahkan," tutur Asep.

Namun, jika klaim pemerintah tak benar, Yayasan Harapan Kita harus membuktikannya. "Mereka seharusnya bisa bernegosiasi dengan pemerintah bahwa TMII masih bisa dijalankan oleh yayasan karena berkinerja bagus," kata Asep.

Aset Penting

Budayawan Jakarta Yahya Andi Saputra memandang, wajar TMII diambil pemerintah karena dianggap aset yang penting, terlepas bahwa TMII ini sebagai simbol kedigdayaan penguasa Orde Baru bersama kroni-kroninya.

Dia memandang penting, karena sebagai tempat melihat ekspresi Indonesia dan mempertemukan etnis yang ada di nusantara. Apalagi letaknya berada di ibu kota negara, yakni Jakarta.

"Jadi itu ekspresi, gambaran. Kalau jaman sekarang bilangnya platform. Platform Bhinneka Tunggal Ika bahwa TMII itu adalah Indonesia kecil di tengah ibu kota. Sehingga, siapapun memudahkan semua orang untuk mengenal jati dirinya masing-masing," kata Andi kepada Liputan6.com, Kamis (8/4/2021).

Menurutnya, apa yang terjadi dengan TMII sekarang tak lepas dari proses sejarah dan politiknya. Karena itu, dia mengingatkan bahwa apapun yang terjadi terhadap proses pengolalahan atau masalah hukum, jangan sampai peninggalan-peninggalan yang ada di TMII hilang.

"Jangan memperlakukan artefak itu dengan nilai yang jelas memberikan kontribusi terhadap negeri ini," tutur Andi.

Dia pun meminta pemerintah bisa menyelesaikan masalah di TMII ini. "Usut siapa yang memang secara hukum tidak membayar pajak, kas negara, usutlah siapa. Kalau dia tidak bisa melunaskan pajaknya, dia harus didenda," kata Andi.

Dia pun mengingatkan kembali, jika memang ada kesalahan pengelola, maka jangan itu dilimpahkan terhadap apa yang sudah ada TMII. Atau kata lain sampai menutup tempat tersebut.

"Jadi biarkan itu berkembang memberikan corak tersendiri kepada negeri ini, agar warna kota ini menjadi kaya dengan adanya tempat itu," kata Andi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: