PKS Sebut Demokrasi Indonesia Alami Kemunduran

Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman — Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohammad Sohibul Iman menyebut demokrasi di Indonesia masih belum sesuai dengan harapan. Pasalnya demokrasi di Tanah Air ini masih kerap ditemui politik uang atau money politics. Di samping adanya kekuatan besar yang disebut oligarki mendominasi atmosfer demokrasi di Indonesia.

“Saya melihat politik dan oligarki ini setali tiga uang sebetulnya, karena ini semua disebabkan hal yang sama. Jadi adanya kekuasaan uang dan dipraktikkan dengan jual beli suara, sehingga banyak yang mulai menyuarakan,” ungkap Presiden PKS 2015-2020 ini dalam keterangan tulis, Jumat 9 April 2021.

Kemunduran demokrasi, ungkap Sohibul, ditandai dengan ruang partisipasi publik yang semakin menyempit, akibat pintu masuk ke ranah politik semakin berat yang disebabkan biaya politik yang mahal. Akibatnya sirkulasi elit hanya dikuasai oleh orang-orang atau kelompok yang memiliki modal kapital.

“Penyebab mundurnya demokrasi Indonesia salah satunya akibat dari desain institusi demokrasi kita yang belum tuntas, menyempitnya partisipasi publik, kemudian pengelolaan negara yang baik tidak abuse of power,” terang pria yang juga kerap disapa Kang Iman itu.

Pembiayaan demokrasi Indonesia, lanjut Sohibul, yang menganut pasar bebas kontestasi politik membuat politik Indonesia memburuk. Serta makin maraknya perilaku koruptif, politik berbiaya mahal dan munculnya oligarki kekuasaan.

“Budaya politik Indonesia tidak terjadi transformasi sehingga menimbulkan gesekan. Misal perbedaan dalam demokrasi. Kemudian masih ada pandangan bahwa menghadapi yang berbeda dengan pandangan zero sum game (saling menihilkan),” ujar dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Selain politik dinasti, salah satu masalah dalam demokrasi di Indonesia adalah fenomena kotak kosong saat Pilkada serentak. Hal ini membuat rakyat kekurangan kesempatan mendapat pilihan yang tepat untuk daerahnya.

2 dari 2 halaman

Perbaiki Cara Pandang Terhadap Kekuasaan

Untuk itu ia menilai Indonesia harus memperbaiki cara pandang terhadap kekuasaan. Indonesia harus belajar kesadaran etis dari Jepang bagaimana cara pandang dalam kekuasaan.

“Budaya Jepang, menempatkan kekuasaan sebagai sebuah kepercayaan dan kehormatan maka ketika terjadi sesuatu yang memalukan maka mundur dari kekuasaan,” tuturnya.

Menurutnya politik itu seharusnya politik adu gagasan bukan keuangan apalagi menggunakan isu-isu primordial.

“Melalui demokrasi inilah kita bisa mendorong demokrasi substansi sehingga bisa menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.