BNPB Pastikan Percepatan Relokasi Bagi Korban Bencana NTT

Kondisi Lembata NTT usai Terjangan Banjir Bandang — Warga membawa seorang pria yang terluka saat banjir di Ile Ape, di Pulau Lembata, provinsi Nusa Tenggara Timur, Minggu (4/5/2021). Bencana banjir bandang telah menewaskan lebih dari 70 orang dan puluhan hilang serta membuat ribuan orang mengungsi. (AP Photo/Ricko Wawo)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo memerintahkan para perangkat daerah setempat untuk melakukan relokasi bagi warga yang terdampak siklon tropis Seroja. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana Nusa Tenggara Timur (NTT) di kediaman Kantor Bupati Sikka, Jumat (9/4/2021).

Setelah proses evakuasi dan pembersihan lokasi bencana selesai, atas persetujuan masyarakat setempat, maka tahap relokasi akan segera dijalankan. Gubernur dan Bupati diminta untuk menyiapkan lahan untuk tempat relokasi secepatnya. Dilakukan survei terlebih dahulu terhadap lahan yang akan dijadikan tempat relokasi.

Pertimbangan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) juga diperhatikan demi menyiapkan hunian yang aman. Selain itu, BNPB juga meminta untuk dilibatkan tokoh adat setempat untuk menentukan lokasi hunian. Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga adat dan budaya setempat.

Pemerintah daerah diimbau untuk segera memberikan data lengkap dan akurat mulai dari nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kategori tingkat kerusakan juga diklasifikasikan sesuai dengan kondisi rumah pascabencana.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Bencana banjir bandang melanda Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu (4/4) dini hari. Sementara dikabarkan 54 orang ditemukan meninggal dalam proses pencarian.

2 dari 2 halaman

Siapkan Lahan

Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi dalam kunjungannya di Lembata, NTT.

"Saya minta Gubernur NTT dan Bupati Lembata segera siapkan lahan untuk kita segera relokasi warga Ile Ape yang terdampak korban banjir bandang, bencana siklon Seroja," kata Jokowi.

Dalam hal ini, data yang disampaikan dipastikan harus akurat demi kelancaran proses, sehingga tidak menimbulkan duplikasi nama.