KPK Sita Dokumen Transaksi Perbankan Nurdin Abdullah di Bank Sulselbar

Ilustrasi KPK — Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen transaksi perbankan Bank Sulselbar milik Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Penyitaan dilakukan saat tim penyidik memeriksa seorang pegawai bank Sulselbar bernama Mawardi.

Penyitaan dilakukan berkaitan dengan kasus suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

"Mawardi (Pegawai Bank Sulselbar Makassar) pada yang bersangkutan dilakukan penyitaan berbagai dokumen terkait transaksi perbankan dari tersangka NA," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (15/4/2021).

Selain Mawardi, tim penyidik juga memeriksa seorang pegawai BUMN yakni Siti Abdiah Rahman. Siti didalami pengetahuannya terkait dengan proses penarikan sejumlah uang oleh tersangka Agung Sucipto (AS) yang diduga untuk diberikan kepada Nurdin Abdullah melalui tersangka Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR Sulawesi Selatan Edy Rahmat (ER).

"Sedangkan, Sri Wulandari (swasta) dan Sari Pudjiastuti (PNS) didalami pengetahuan para saksi antara lain mengenai dugaan penerimaan sejumlah uang oleh tersangka NA yang merupakan pemberian dari pihak-pihak tertentu yaitu para kontraktor diantaranya dari tersangka AS," kata Ali.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mantan Dirut Pelindo 2 RJ Lino diperiksa oleh KPK. Rino diperiksa sebagai tersangka korupsi pembangunan QCC tahun 2010. Sebenarnya Lino telah ditetapkan menjadi tersangka sejak tahun 2015.

2 dari 2 halaman

Terima Suap dan Gratifikasi

KPK menetapkan tersangka Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Nurdin ditetapkan sebagai penerima suap bersama Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat. Sementara yang dijerat sebagai pemberi adalah Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto.

Nurdin diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari Agung. Tak hanya suap, Nurdin juga diduga menerima gratifikasi dengan total sebesar Rp 3,4 miliar. Gratifikasi tersebut diterima Nurdin dari beberapa kontraktor.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) tim penindakan terhadap Nurdin. Dalam OTT tersebut tim penindakan mengamankan uang Rp 2 miliar di sebuah koper di rumah dinas Edy Rahmat.

Tak hanya itu, dalam penggeledahan yang dilakukan beberapa waktu lalu di rumah jabatan dan rumah pribadi Nurdin Abdullah, serta rumah dinas Sekdis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel dan Kantor Dinas PUTR, tim penyidik menyita uang sekitar Rp 3,5 miliar.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Nurdin Abdullah
Pejabat
Nurdin Abdullah adalah Bupati Kabupaten Bantaeng periode 2008 hingga 2013.
Lihat Selengkapnya
Nurdin Abdullah