9 Arahan Jokowi untuk Kepala Daerah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2020, tak hanya sekadar mengikuti prosedur dan rutinitas.

Dia meminta para kepala daerah bekerja cepat, menciptakan inovasi, serta rutin turun ke lapangan.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberi arahan kepada peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah di Istana Negara Jakarta, Rabu 14 April 2021. Setidaknya, ada 114 kepala daerah petahana dan 255 kepala daerah baru yang hadir dalam acara ini.

"Harus bekerja dengan kecepatan tinggi. Oleh sebab itu, dalam bekerja jangan hanya puas membaca laporan saja. Cek di lapangan, lihat di lapangan, kontrol di lapangan," kata Jokowi seperti dilihat di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (15/4/2021).

Menurut dia, inovasi, kecepatan, dan ketetapan kebijakan kepala daerah sangat dibutuhkan saat ini.

Untuk itu, Jokowi ingin setiap kepala daerah membuat kebijakan dan skala prioritas yang jelas sehingga alokasi anggaran lebih terkonsentrasi.

"Menurut saya semakin sedikit kegiatan akan semakin secara manajemen akan semakin gampang ngontrolnya, semakin gampang ngeceknya dan hasilnya akan semakin kelihatan," kata Jokowi.

Jokowi menilai kepala daerah cukup membuat satu hingga tiga kegiatan besar, namun anggarannya dikonsentrasikan di program tersebut.

Misalnya, fokuskan anggaran daerah untuk membangun jalan, membangun pasar, atau membangun sekolah di kabupaten.

Dia meyakini hal ini akan membuat masyarakat merasakan manfaat dari penggunaan anggaran daerah. Selain itu, Jokowi mengingatkan agar kepala daerah tak membagi rata anggaran belanja ke masing-masing dinas.

"Jangan sampai sekali lagi, yang namanya anggaran diecer-ecer di setiap dinas, di setiap unit. Sehingga setiap tahun itu anggaran ya terbelanjakan tapi tidak ada baunya sama sekali. Tidak dirasakan kemanfaatannya oleh rakyat," ujar dia.

"Hati-hati dengan ini karena anggaran APBD itu bisa mentrigger pertumbuhan ekonomi di daerah bapak ibu semuanya," sambung Jokowi.

Jokowi juga meminta kepala daerah tidak memperlambat izin investasi yang masuk ke wilayahnya. Dia menekankan kepala daerah harus memberikan dukungan penuh kepada setiap investasi baru.

"Kalau di BKPM (Badan Koordinasi Penanamam Modal) sekarang sangat cepat sekali, yang namanya izin-izin sangat cepat sekali. Daerah juga sama baik provinsi, kabupaten maupun kota, jangan memperlambat yang namanya izin invetasi," kata Jokowi.

Menurut dia, investasi baru dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Sehingga, memperlambat izin investasi sama saja dengan memperlambat penciptaan lapangan kerja yang ada di provinsi, kabupaten maupun kota.

Selain itu, Jokowi mengatakan memperlambat izin investasi turut memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Padahal, kunci pertumbuhan ekonomi nasional berada pada agregat pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Kalau ekonomi daerah tidak naik, tidak meningkat artinya juga ekonomi nasional juga tidak akan meningkat. Hati-hati mengenai ini. Karena yang namanya APBD, APBN itu enggak mungkin naik secara signifikan," ucap dia.

"Oleh sebab itu, yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi dan ekspor. Oleh sebab itu, saya betul-betul ingin menekankan mengenai investasi ini," sambung Jokowi.

Lalu, Jokowi pun menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia harus di atas 7 persen di kuartal II 2021. Dia mengatakan, kuartal II 2021 akan sangat menentukan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Hati-hati di kuartal II tahun ini, berarti bulan April, Mei, Juni ini sangat menentukan sekali pertumbuhan ekonomi kita bisa melompat naik atau tidak. Kalau tidak, kuartal berikutnya kita akan betul-betul sangat berat," terang Jokowi.

"Kita harus bisa meningkatkan, menaikkan paling tidak di atas 7 persen di kuartal II," sambung dia.

Dia menyadari bahwa untuk mencapai target tersebut bukanlah hak yang mudah. Untuk itu, Jokowi meminta dukungan pemerintah daerah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Begitu di kuartal II bisa mencapai angka yang tadi saya sampaikan kuartal berikutnya akan menjadi lebih mudah," katanya.

Menurut dia, salah satu yang dapat dilakukan kepala daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yakni, dengan mempermudah setiap investasi yang masuk. Pasalnya, investasi yang masuk akan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

Namun, apabila pemerintah daerah memperlambat izin investasi, maka sama saja dengan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Padahal, kunci pertumbuhan ekonomi nasional dari agregat pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Kalau ekonomi daerah tidak naik, tidak meningkat, artinya juga ekonomi nasional juga tidak akan meningkat," ujar Jokowi.

Dia menyampaikan bahwa hampir semua negara saat ini berkonsentrasi kepada investasi. Jokowi berharap implementasi pelaksanaan UU Cipta Kerja dapat optimal sehingga meningkatkan investasi.

"Berikan dukungan penuh kepada dunia usaha yang ingin investasi atau yang sudah ada untuk bisa kembali segera bangkit," ucap Jokowi.

Jokowi pun meminta kepala daerah untuk mengutamakan pencegahan penyebaran Covid-19. Dia mengatakan penanganan Covid-19 harus dilakukan dengan hati-hati sebab virus corona dapat menyebar dimana saja.

"Sekali lagi, pencegahan penyebaran Covid-19 harus menjadi perioritas. Penanganan pasien yang terkena kasus Covid-19 harus terus dilakukan secara konsisten. Hati-hati karena covid ini barangnya enggak keliatan," ujar Jokowi.

Dia mencotohkan pada Januari 2021 lalu, kasus Covid-19 di satu negara turun drastis. Namun, tiba-tiba kasus melonjak naik karena negara tersebut tergesa-gesa membuka sektor-sektor strategis.

Untuk itu, Jokowi mengingatkan para kepala daerah agar pembukaan sektor-sektor dilakukan secara bertahap. Hal ini agar pembukaan sektor tak menyebabkan kasus virus corona di Indonesia melonjak.

"Jangan sampai karena kasusnya sudah turun kemudian tergesa-gesa untuk membuka sektor-sektor yang ada. Lakukan itu, tetapi per sektor. Hati-hati per sektor, hati-hati per sektor, hati-hati per sektor," ucap dia.

Jokowi menyebut bahwa saat ini kasus harian Covid-19 di Indonesia sudah berada di kisaran 4.000-6.000.

Dia menuturkan angka ini turun dibandingkan kasus aktif Covid-19 di tanah air yang berada di angka 14.000 hingga 15.000.

Menurut dia, hal ini berkat kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Jokowi meminta kepala daerah terus menerapkan PPKM Mikro untuk menemukan kasus baru Covid-19.

Dengan begitu, masyarakat yang terpapar Covid-19 dapat langsung mengisolasi diri. Sehingga, penyebaran virus corona di wilayah tersebut tak semakin meluas.

"Kemudian, juga sosialisasi dan penegakan protokol kesehatan terus disampaikan, terus disampaikan. Ini akan dibantu oleh TNI dan Polri, dibantu oleh Forkopimda," kata dia.

Di sisi lain, Jokowi meminta kepala daerah selalu mengecek ketersediaan obat-obatan untuk pasien Covid-19.

Dia menekankan penanganan Covid-19 baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi harus dilakukan secara detail.

"Semuanya harus dicek. Ini kita semuanya harus kerja detail. Enggak bisa lagi kita kerja sambil lalu untuk urusan Covid dan ekonomi ini," ucap Jokowi.

Jokowi menargetkan 70 persen penduduk Indonesia sudah menerima vaksin Covid-19 pada Juli 2021. Untuk itu, dia meminta kepala daerah untuk mendukung penuh program vaksinasi Covid-19.

"Kita ingin nanti di bulan Juli, target kita paling tidak 70 juta penduduk kita harus sudah divaksinasi. Nanti kurvanya akan keliatan turubnya di bulan Juli kalau vaksinasinya bisa mencapai 70 juta orang," ucap dia.

Adapun pemerintah menargetkan 181 juta penduduk Indonesia harus divaksinasi Covid-19 untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komunal. Sebanyak 10.477.506 penduduk sudah menerima vaksin dosis pertama per 14 April 2021.

Dia meyakini apabila pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro terus dijalankan serta protokol kesehatan dilakukan secara ketat, maka program vaksinasi akan berjalan dengan baik sesuai sasaran.

Adapun mereka yang diprioritaskan menerima vaksin covid-19 yakni, tenaga kesehatan, pelayan publik, para lansia, hingga masyarakat yang berada di lokasi-lokasi interaksi tinggi serta memiliki mobilitas yang juga tinggi.

"Itu yang diberikan prioritas terlebih dahulu. Dengan cara ini kita harapkan pemulihan kesehatan bisa segera kita capai," kata Jokowi.

Jokowi meminta kepala daerah memanfaatkan APBD untuk memberikan pekerjaan kepada masyarakat lapisan bawah yang terdampak pandemi Covid-19.

Dia berharap, program-program padat karya diperbanyak sehingga dapat membuka lapangan kerja.

Menurutnya, saat ini sejumlah pabrik yang berhenti beroperasi karena dampak pandemi Covid-19. Hal ini membuat banyak masyarakat yang akhirnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Saya minta juga APBD ini bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di lapis bawah. Dengan cara, perbanyak program-program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan sambil menunggu ekonomi kembali pulih sepenuhnya," kata Jokowi.

Menurut dia, program padat karya dapat dilakukan melalui perbaikan jalan, pembangunan irigasi, dan pembangunan sekolah. Jokowi meyakini program tersebut akan dapat menggerakan perekonomian di daerah.

"Ini akan menggerakan ekonomi daerah dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita," ucap Jokowi.

Jokowi mengingatkan kepala daerah untuk segera mengeksekusi bantuan sosial yang dibutuhkan masyarakat.

Dia menyebut bahwa pemerintah pusat telah menggelontorkan dana untuk bantuan sosial bagi masyarakat terdampuk.

Namun, dia mengatakan pemerintah daerah dapat menyalurkan bantuan sosial di titik-titik yang belum tersentuh bantuan pemerintah pusat. Disamping itu, Jokowi juga meminta kepala daerah membantu para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM).

"Bantu juga usaha mikro kecil dan menengah, baik itu permodalan produksi maupun pemasarannya karena ini akan menggerakan ekonomi daerah. Utamakan mereka usaha mikro, usaha kecil," jelas Jokowi.

(Syauyiid Alamsyah)