HEADLINE: Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Menteri Berkinerja Buruk Terancam Dicopot?

Liputan6.com, Jakarta Dileburnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristekdikti dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, serta hadirnya Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja, memunculkan wacana reshuffle kabinet.

Isu reshuffle kabinet yang berkembang bukan hanya untuk mengisi pos kementerian baru atau yang kosong, tetapi berkembang ke pergantian besar.

Jika melihat sejumlah survei tentang menteri, misalnya yang baru dikeluarkan oleh Indonesia Indicator dengan menyoroti pemberitaan positif tertinggi menggunakan peranti lunak kecerdasan buatan (AI), ada 10 menteri dianggap bekerja dengan baik.

Riset yang dilakukan oleh Indonesia Indicator tersebut diambil dengan rentang waktu 24 Desember 2020-12 April 2021 yang menganilis sebanyak 4.655.176 berita. Hasilnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendapatkan sentimen positif tertinggi dengan 13.968 berita. Kemudian disusul oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 13.879 berita.

Ada Menteri Keuangan Sri Mulyani 9.101 berita, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 8.808 berita, Menteri Sosial Tri Rismaharini 7.735 berita, Menteri BUMN Erick Thohir 7.165 berita, Menteri Perhubungan Budi Karya 6.744 berita, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo 6.709 berita, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas 6.191 berita, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono 5.844 berita.

"Sentimen positif ini didapatkan dari beberapa aspek, di antaranya pemberitaan tentang kinerja menteri, dan pelaksanaan program kerja serta terobosan yang dibuat di kementerian tersebut, dan bagaimana media mencitrakan atau mempersepsikan figur menteri," kata Kepala Divisi Riset Indonesia Indicator, Fanny Chaniago seperti keterangan persnya yang diterima, Kamis (15/4/2021).

Sementara, jika menggunakan hasil survei yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion (IPO) pada periode penelitian 10-22 Maret 2021 dengan mengambil 1.200 responden dan menggunakan kuisoner dengan teknik pengambilan sample bertingkat, ada sejumlah menteri yang dinilai tidak puas oleh masyarakat atau responden.

Sebut saja Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dengan 50,2%. Lalu ada Menteri tenaga kerja Ida Fauziah 45% menyatakan masyarakat tak puas. Disusul Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali 40.4%, di bawahnya ada Mentan Syahrul Yasin Limpo dengan 33,8%, serta Menpan RB Tjahjo Kumolo 31,5%. Merekalah yang masuk lima teratas yang dianggap kinerjanya tidak puas oleh publik.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, memang ada momentum tepat untuk melakukan reshuffle kabinet mengingat akan ada penunjukkan menteri di kementerian baru.

"Dengan adanya dua pergantian ini, maka pintu menuju pergantian lain terjadi. Pola ini mirip seperti Desember kemarin, walau pemicunya waktu itu masalah hukum di dua kementerian. Kemensos dan KKP. Tapi di luar itu terjadi pergantian di Kemendag, Kemenpar," kata Qodari kepada Liputan6.com, Kamis (15/4/2021).

Qodari langsung menyebut nama siapa yang akan mengisi jabatan di Kementerian Investasi dan Lapangan Kerja, salah satu kementerian yang memicu terjadinya isu reshuffle kabinet.

"Kalau di Kementerian Investasi ini saya kira masih tetap Pak Bahlil (Kepala BKPM Bahlil Lahadalia). Karena dari awal Pak Bahlil sudah diplot sebagai Kementerian Investasi namun mengubah nomenklaturnya membutuhkan persetujuan DPR. Kemudian Pak Jokowi juga puas dengan kinerja Pak Bahlil," ungkap Qodari.

Dia juga menyoroti ada pihak dari Muhammadiyah yang masuk dan akan menggantikan posisi Mendikbud Nadiem Makarim.

"Saya melihat ada peluang masuknya Abdul Mu'ti atau siapapun calon dari Muhammadiyah karena secara tradisional memang Mendikbud ini yang indentik mendapat jatahnya Muhammadiyah, seperti Kemenag untuk NU. Kita lihat Kemenag sudah dikembalikan ke NU jadi ya masuk pas dan supaya pas Muhammadiyah ada yang masuk ke Kemendikbud," kata Qodari.

Ada juga kabar yang menyebutkan, reshuffle kabinet kali ini membuat salah satu partai di luar pemerintahan akan masuk. Kuat dugaan itu PAN.

"Saya lihat yang akan masuk ke pemerintahan itu dari PAN. Karena Pak Zulhas (Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan) orientasinya sudah lama ke Pak Jokowi tapi tak mau konfrontasi dengan Pak Amien (Amien Rais)," jelas Qodari.

Sedangkan, dua partai lain menurutnya dipastikan tidak akan bergabung. "Demokrat atau PKS saya lihat tidak akan. Mengapa? Karena PKS memang jalan politiknya dan Demokrat ini soal chemistry yang tidak dapat dengan PDIP," kata Qodari.

Setali tiga uang, pengamat politik Karyono Wibowo juga menyebut Nadiem Makarim patut dilepas oleh Presiden Jokowi, mengingat kini Kemendikbud mendapatkan perkerjaan tidak ringan dengan hadirnya riset dan teknologi.

"Untuk posisi ini jangan main-main ya, lebih baik diambil orang yang memiliki kompetensi, integritas dan totalitas memajukan dunia pendidikan, kebudayaan dan ristek. Ini harus steril dari kepentingan kelompok ya, bukan orang partai tapi dia memiliki kompetensi pengalaman, rekam jejak yang cukup panjang di bidang ini," kata Karyono kepada Liputan6.com, Kamis (15/4/2021).

Bahkan, dia mengusulkan perlu ada wakil menterinya. "Saya mengusulkan perlu ada wakil menteri karena bebannya terlalu besar," jelas Karyono.

Selain nama Nadiem, jika memang ada perombakan kabinet, dia mengusulkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

"Wajah sektor pertanian kita kan belum produktif ya, beberapa komoditas pertanian masih impor padahal kita harus memiliki ketahanan pangan. Kita harus berpikir harus memiliki ketahanan pangan, makanya pertanian harus surplus ya. Sehingga kita bisa mencukupi kebutuhan domestik, bahkan kalau bisa ekspor," ungkap Karyono.

Kementerian Desa yang dipegang Abdul Halim Iskandar juga dinilainya layak dicopot. Karena sejauh ini dinilainya hanya sekedar bagi-bagi anggaran desa tanpa punya terobosan untuk memperdayakan masyarakatnya.

Kemudian ada Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Sofyan Djalil yang disebutnya tak perlu dipertahankan lagi. "Jadi bukan sekedar bagi-bagi sertifikat, pertanahan nasional ini harus lebih berorientasi pada bagaimana membuat tanah itu menjadi instrumen mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sehingga hak atas tanah bagi warga negara itu justru yang harus diperjuangkan," jelas Karyono.

"Oleh karena itu reforma agraria itu menjadi penting yang harus diimplementasikan," kata dia.

Berbau Politis

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menilai reshuffle kabinet ini selain akibat peleburan dan pembentukan kementerian baru, diduga ada faktor politisnya. Salah satunya partai oposisi yang siap masuk ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi.

"Semua kepentingan termasuk partai koalisi ingin masuk. PAN yang di luar koalisi juga sepertinya ingin masuk pemerintahan, bahkan siap dan sudah menyebut dua nama kadernya. Asman Abnur dan Edy Soeparno Sekjennya," kata Ujang kepada Liputan6.com, Kamis (15/4/2021).

Dirinya menduga bahwa PAN yang membuat reshuffle kabinet terjadi. Meski sifatnya kecil. "Kelihatannya reshuffle kecil, tak akan banyak yang akan diganti. Ada isu (kader PAN) akan mengisi Menhub menggantikan Budi Karya Sumadi. Tapi semua tergantung Jokowi, hanya Jokowi yang tahu," jelas Ujang.

Dia menyebut, dalam reshuffle kabinet tersebut sudah pasti Bambang Brojonegoro tergeser, namun dia menduga yang bersangkutan tetap berada di sekitar Jokowi. "Mungkin dia akan dapat tugas baru, mungkin dia akan jadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara yang baru," ungkap Ujang.

Selain itu, dia memastikan reshuffle kabinet ini menaikkan kelas Bahlil yang awalnya sebagai kepala lembaga menjadi menteri. Namun, yang terbilang tidak aman memang posisi Nadiem, yang bisa membuatnya tersingkir.

"Jika ukurannya kinerja maka bisa terpental, karena banyak kebijakannya yang kontroversial," kata Ujang.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: