PPP Minta Imigrasi Cabut Paspor Milik Jozeph Paul Zhang

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani mendesak Polri berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencabut paspor terduga pelaku penistaan agama, Jozeph Paul Zhang.

Menurut dia, langkah ini bisa diambil sesuai ketentuan peraturan Menkumham.

"Terduga pelaku berada di luar negeri sejak 2018. Langkah penarikan atau pencabutan paspor tersebut dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No 8 Tahun 2014," kata Arsul pada wartawan, Senin (19/4/2021).

Anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan, berdasarkan Pasal 25 Permenkumham, apabila pemegang paspor telah dinyatakan sebagai tersangka atas perbuatan pidana yang diancam dengan hukum paling kurang lima tahun atau statusnya dalam red notice interpol, maka paspornya dapat ditarik oleh pejabat imigrasi yang berwenang.

"Jozeph Paul Zang dapat ditersangkakan atas dasar Pasal 28 UU ITE dan Pasal 156A KUHP yang ancaman pidananya lebih dari 5 tahun. Terhadap dia juga dapat diproses red notice-nya ke Interpol jika tidak memenuhi panggilan Polri. Oleh karenanya, berdasar Pasal 25 tersebut maka dapat dilakukan penarikan paspor," ungkap Arsul.

Dia menyebut, apabila penarikan paspor tidak dapat dilaksanakan karena yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya, maka Arsul meminta agar Ditjen Imigrasi menggunakan kewenangannya mencabut paspor Jozeph Paul Zang.

"Pencabutan oleh Imigrasi berdasarkan Pasal 35 huruf H yang menetapkan pencabutan paspor dalam hal upaya penarikan tidak bisa dilakukan," kata Arsul.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: