Mensos Risma Minta Jajarannya Ubah Aturan Jika Menghambat Pelayanan Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial RI Tri Rismaharini atau Risma menegaskan kepada seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, khususnya para kepala satuan kerja Unit Pelayanan Teknis (UPT) untuk dapat melayani masyarakat dengan lebih responsif. Ia menekankan jika perlu bisa juga mengubah aturan jika aturan itu dianggap memperlambat.

"Jika permasalahan terlambatnya penanganan di lapangan ada di undang-undang, maka itu bisa kita ubah. Buatlah peraturan yang sederhana, agar masyarakat bisa dengan cepat merasakan manfaatnya. Hal ini juga harus dilakukan supaya balai bisa lebih responsif. Jika memungkinkan, multifungsi,” kata Risma saat memberikan arahan dalam rapat Pembahasan Kebijakan Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial pagi ini, di Gedung Aneka Bhakti, Kantor Pusat Kementerian Sosial, Jakarta. Jumat, (23/4/2021).

Multifungsi di sini dimaksudkan, jika balai yang tadinya ditujukkan hanya sebagai Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, mungkin nantinya bisa ditambahkan fungsi lain yang dapat mencakup seluruh klaster rehabilitasi sosial di daerah tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Risma juga menekankan adanya beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan ke depannya. Pertama, memanfaatkan secara optimal sarana dan prasana yang sudah ada. Kedua, mengedepankan multifungsi layanan balai. Ketiga, meningkatkan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) pelaksana tugas. Terakhir, meningkatkan dan mengembangkan jejaring kerja untuk mendorong tingkat keberhasilan para Penerima Manfaat (PM).

“Balai-balai harus lebih peka terhadap masyarakat di wilayahnya. Banyak kegiatan di balai yang bisa diberikan dan dimanfaatkan dengan lebih optimal. Kita punya tanggung jawab yang besar kepada masyarakat di luar yang benar-benar membutuhkan,” ungkap Risma.

Saksikan video pilihan di bawah ini: