Sekjen PDIP Cerita Sejarah Indonesia Negeri Spiritual ke Masyarakat Adat

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto Saat Membuka Sekolah Cakada PDIP Gelombang III. (Foto: Dokumentasi PDIP)

Liputan6.com, Jakarta - PDIP menerima audiensi dari Kelompok Masyarakat Adat dan Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa pada Sabtu (24/4/2021). Pertemuan ini merupakan penegasan komitmen mempertahankan Indonesia sebagai bangsa spiritualis.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersama Wasekjen PDIP Arif Wibowo menerima puluhan perwakilan kelompok dari seluruh Indonesia itu. Pertemuan dilaksanakan di kantor pusat partai di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (24/4/2021).

Di acara itu, Hasto menjelaskan bahwa PDIP berkomitmen untuk terus menjadi rumah kebangsaan. Dia menceritakan pengalaman dirinya tentang Ketum Megawati Soekarnoputri selalu mengajarkan kader partai soal olah alam rasa. Sebab, menurutnya, Indonesia adalah negeri spiritual.

Hasto membeberkan cerita mengenai Indonesia sebagai negeri spiritual. Saat itu, dia mendapat arahan dari Megawati soal penjabat sekjen harus menghadapi publik terkait isu apapun. Kata dia, antara apa yang dipikirkan dan dirasakan harus selaras. Disitulah, kata dia, muncul hakekat suara hati nurani.

Hasto juga bercerita soal bagaimana di abad 7, ada tokoh Budha bernama Dharmakirti yang hidup di masa Sriwijaya, lewat filsafat Dharma. Ia membawa ajaran Yogachara yang terbukti menjadi jembatan di antara Tantrayana dan Mahayana.

"Itulah wujud basis Indonesia sebagai negeri spiritual. Itulah yang dikatakan oleh Bung Karno bahwa Pancasila digali dari Bumi Indonesia," kata Hasto, Sabtu (24/4/2021).

Hasto lalu menyebutkan hasil penelitian yang menemukan soal peribahasa Nusantara yang selalu mengajarkan nilai alam rasa yang sama meski disampaikan dengan bahasa daerah berbeda. Dia bilang, peribahasa Nusantara itu mengajarkan nilai toleransi, kepemimpinan, dan lain-lain.

Lewat pertemuan ini, Hasto mengatakan, PDIP ingin meneguhkan komitmen untuk kembali menggali nilai otentik khas Nusantara itu. PDIP bersama pemerintahan Jokowi juga melindungi lewat pengakuan negara di kolom KTP untuk penghayat kepercayaan.

Kata Hasto, hal ini penting karena Indonesia menghadapi adanya kekuatan yang tak memahami Indonesia sebagai negara dengan tradisi spiritualitas yang begitu berwarna.

"Kami akan terus mengembangkan dialog agar penghayat kepercayaan juga diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Namun seperti kata Bung Karno, semangat persatuan dan kesatuan harus dikembangkan," pungkasnya.

Selain Hasto, Wasekjen Arif Wibowo menyatakan pihaknya memahami bahwa harmoni sosial Indonesia yang hidup sejak zaman Nusantara harus dipertahankan sebagai upaya menjaga ke-Indonesia-an. Karenanya, PDIP berkomitmen memperjuangkan aspirasi Masyarakat Adat dan Kelompok Penghayat itu.

"Aspirasi ini akan kami perjuangkan, sehingga bagaimana memelihara keberlangsungan, saya kira harus kita upayakan," kata Arif Wibowo.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghadiri Kongres V PDIP di Bali. Agenda Rakernas tersebut membahas berbagai agenda dengan agenda utama pengukuhan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.

2 dari 2 halaman

Harapan Kelompok Masyarakat Adat

Sementara, Perwakilan dari kelompok Masyarakat Adat dan Penghayat Kepercayaan, Hadi Prajoko mengatakan, pihaknya mengajukan sejumlah hal sebagai hasil pertemuan puluhan kelompok di Jawa Barat, sejak 21 April lalu.

Pertama, pihaknya mendorong pemahaman kebudayaan tak hanya sebagai aspek seni pertunjukan. Namun juga landasan budi pekerti dan tuntunan hidup.

Kedua, dinamika lapangan para penghayat, membutuhkan suatu bentuk tempat pendidikan budaya spiritual dan pamujan sebagai upaya pembentukan budi pekerti luhur, imbuh Hadi.

Ketiga, pentingnya payung hukum perlindungan atas terselenggaranya nilai luhur bangsa, khususnya terkait kehidupan masyarakat adat dan penghayat kepercayaan.

Keempat, perlu adanya penugasan lembaga negara yang mengurusi masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia. Institusi perlu dibentuk beradab dan bermartabat.

Kelima, Masyarakat Adat dan Kelompok Penghayat mendorong agar salam 'Rahayu' menjadi salam nasional bersama salam agama lainnya.

Reporter : Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka

Turun ke Jalan, Masyarakat Adat Maori Protes RUU Penafsiran Kembali Perjanjian Waitangi