Tetapkan KKB Sebagai Teroris, Mahfud Md: 92 Persen Rakyat Papua Pro-NKRI

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah resmi menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris. Dalam konferensi pers, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemananan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyampaikan, isu kemerdekaan Papua hanya dimainkan oleh segelintir orang saja.

Iti Octavia Jayabaya Beberkan Program 100 Hari Kerja Kementerian Transmigrasi
Polri Bakal Rekrut 2.600 Orang Asli Papua untuk Program 'Polisi Mengajar'
Dokter di Papua Jadi Korban Kekerasan Oknum Pejabat, PB IDI Minta Aparat Kepolisian Tindak Pelaku Sesuai Ketentuan

"Berdasarkan hasil survei lebih, dari 92 persen mereka pro-Republik, kemudian hanya ada beberapa gelintir orang yang melakukan pemberontakan secara sembunyi-sembunyi sehingga mereka lakukan gerakan separatisme dan kemudian tindakan-tindakannya merupakan gerakan terorisme," tutur Mahfud di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Kamis (29/4/2021).

Mahfud menyebut, masalah Papua yang sekarang sedang ditangani pemerintah dengan sebaik-baiknya adalah isu penataan lingkungan hidup hingga kesejahteraan, bukan soal kemerdekaan.

Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 yang menginstruksikan penyelesaian masalah Papua dengan fokus kesejahteraan.

"Tidak ada gerakan atau tindakan bersenjata terhadap rakyat Papua, tapi ada tindakan penegakan hukum. Adapun pemberantasan terhadap terorisme itu bukan terhadap rakyat Papua, tapi terhadap segelintir orang," jelas dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Satgas gabungan TNI dan Polri ditembaki oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua ketika tengah melakukan olah TKP pembunuhan tukang ojek di Ilaga Papua. Kelompok tersebut menghilang ketika Satgas melakukan pengejaran.

2 dari 2 halaman

Lakukan Tindakan Tegas Terukur

Pasukan TNI diserang KKB saat patroli di Distrik Kenyam, Nuda, Papua, Kamis (26/11/2020). Tiga prajurit yang terluka dievakuasi menggunakan helikopter. (Dok Puspen TNI)

Lebih lanjut, pemerintah pun menginstruksikan TNI-Polri, BIN, dan aparat keamanan lainnya untuk segera menangani KKB Papua. Tentunya dengan tindakan tegas terukur sesuai dengan aturan perundang-undangan.

"Jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil," Mahfud menandaskan.

Disandera 1,5 Tahun, Pilot Susi AIr Kapten Philip Mark Marthens Dibebaskan