4 Tanggapan Terkait Pasar Tanah Abang yang Dipadati Pengunjung

Waktu tutup Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat mengalami perubahan saat pelaksanaan pengendalian pengawasan protokol kesehatan. Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Arief Nasrudin menyatakan, waktu penutupan pasar dibagi menjadi dua kali yakni pukul 16.00 dan 17.00 WIB.

"Toko yang berada di lantai ganjil diminta tutup pukul 16.00 WIB dan yang berada di lantai genap tutup pukul 17.00 WIB," kata Arief dalam keterangan tertulis, Senin (3/5/2021).

Arief mengatakan, hal tersebut guna mencegah terjadinya penumpukan keluar pengunjung Pasar Tanah Abang secara bersamaan. Selain itu, Arief berharap tidak ada penumpukan pembeli di satu lokasi saja.

"Agar masyarakat tidak berkerumun dan mencari lokasi lainnya mengingat cukup banyak toko menjual produk serupa di kawasan Pasar Tanah Abang," jelas dia.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyayangkan kerumunan masyarakat yang terjadi di Pasar Tanah Abang Jakarta pada Minggu, 2 Mei 2021. Pasalnya, kata dia, hal ini dapat menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19.

Dia menyadari bahwa berbelanja merupakan tradisi masyarakat di setiap Hari Raya Idul Fitri.

Kendati hal ini dapat menggerakan ekonomi nasional di masa pandemi, namun secara bersamaan berbelanja tanpa protokol kesehatan sangat berpotensi menyebarkan virus corona.

"Tradisi berbelanja menjelang Hari Raya, ini pun sangat baik untuk kemajuan ekonomi nasional. Namun, melakukannya secara bersamaan sama saja akan meruntuhkan hasil jerih payah kita mengendalikan Covid-19 yaitu berpeluang menimbulkan klaster baru," kata Wiku kepada Liputan6.com, Senin (3/5/2021).

Saat ini, kata dia, personil TNI-Polri di Pasar Tanah Abang sudah ditambah untuk mengawasi kedatangan pengunjung. Hal ini untuk mencegah terjadinya kerumunan serupa bahkan lebih besar menjelang Hari Raya Idul Fitri 2021.

Wiku juga meminta seluruh Satgas Daerah untuk mengawasi mobilitas dan kerumunan masyarakat di pusat perbelanjaan mendekati Lebaran 2021. Dia mengingatkan satgas daerah untuk tak hanya reaktif terhadap kemunculan kerumunan, namun juga mampu antisipatif.

"Mohon pula untuk mengevaluasi kembali penerapan PPKM kabupaten/kota bagi daerah yang telah diinstruksikan oleh Inmendagri Nomor.9 Tahun 2021 karena di dalamnya sudah diatur terkait pengendalian sektor sosial ekonomi yang dapat produktif namun aman COVID-19 melalui pembatasan kapasitas maupun jam operasional," jelas Wiku.

Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif menyesalkan kerumunan yang terjadi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Dia menilai, seharusnya Pemprov DKI Jakarta mensosialisasikan ke masyarakat bahwa ada pembatasan jumlah kunjungan di pasar tersebut sejak jauh hari.

"Kalau sekarang, masyarakat sudah sulit untuk dicegah. Sejak 2-3 bulan lalu saya sebenarnya sudah wanti-wanti untuk mencegah keramaian di Tanah Abang ini, Pemprov DKI harus melibatkan informal leader/ tokoh masyarakat dari komunitas setempat," kata Syarif saat dihubungi merdeka.com, Minggu, 2 Mei 2021.

Menurut dia, sebelum membuka kembali Pasar Tanah Abang, Pemprov DKI dan pengelola Pasar harus betul-betul memastikan bagaimana pelaksanaan protokol kesehatannya. Agar pelaksanaan itu bisa berjalan sesuai rencana, maka sosialisasi sangat penting, termasuk terkait pengawasannya.

"Harusnya sebelum membludak di-briefing dulu. Dari pihak manajemen Pasar, security internal dan eksternal, Satpol PP, Polisi, Satgas Covid setempatnya," kata Sekretaris Komisi D bidang pembangunan itu.

Syarif menilai, sudah telat jika Pemprov DKI Jakarta/ Satpol PP DKI baru membatasi jumlah pengunjung hari ini. Politikus Partai Gerindra ini merasa pesimistis terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP DKI di Pasar Tanah Abang yang sudah terlanjur membludak selama 2 hari ini.

Dia merasa apa yang dilakukan Satpol PP saat ini sia-sia. "Kalau harus dijagain sama petugas dengan pengunjung sebanyak itu kan tidak mungkin. Pengawasannya sulit," kata dia.

"Saya tidak pernah tahu di Tanah Abang ada koordinasi soal ini. Kalau baru sekarang sudah telat, kebiasaan buruk kita kalau sudah kejadian baru dirapatkan," imbuh Syarif.

Syarif menyarankan agar jumlah pedagang yang berjualan dibatasi setiap harinya. Lalu setelah itu, langkah yang harus dilakukan yakni mensosialisasikan pembatasan jumlah pedagang yang berjualan itu melalui media sosial atau secara langsung.

Sehingga harapannya, masyarakat pun juga tidak beramai-ramai berbelanja di Tanah Abang.

"Harusnya jumlah pedagangnya juga dibatasi 50 persen saja, kalau dibatasi pedagangnya, saya pikir masyarakat juga tidak berdatangan," sarannya.

"Kalau sudah terlanjur datang dan disuruh bubar itu susah," ungkapnya.

Selain itu, dia juga melihat adanya pemahaman yang salah dari masyarakat terhadap manfaat vaksinasi Tanah Abang. Menurutnya masyarakat beranggapan bahwa jika pedagang Tanah Abang sudah divaksin, maka para pengunjung tidak akan tertular Covid-19.

"Ada disinformasi, edukasinya kurang soal manfaat vaksin. Seharusnya disampaikan berkali-kali bahwa para pengunjung punya risiko tertular karena belum divaksin," tutup Syarif.

Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai kondisi tersebut terjadi akibat adanya kelalaian pihak terkait dalam menjalankan tugasnya. Sebab, keramaian di Pasar Tanah Abang sudah terjadi beberapa hari.

"Saya lihat ada yang lalai dengan tugasnya dan harus ada yang bertanggung jawab," ucap Gilbert, Jakarta, Senin (3/5/2021).

Politikus PDIP itu menduga, penerapan protokol kesehatan di Pasar Tanah Abang cenderung longgar. Hal ini ditandai dengan tidak adanya pembatasan kapasitas parkir kendaraan, tidak ada batasan jumlah pengunjung.

Selain itu, Pemprov DKI terkesan lambat dalam mengantisipasi lonjakan pengunjung. Sedianya, pihak manajemen pasar menyampaikan informasi secara berkala soal jumlah pengunjung pasar per hari.

"Saya kira protokol tidak jalan, parkiran dibuka semua, pengunjung tidak dibatasi, laporan tidak ada bahwa terjadi eskalasi dan lain-lain," ucap Gilbert.

Untuk itu, Gilbert mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar lebih aktif mengingatkan warganya untuk disiplin memakai masker. Dia khawatir, kerumunan di Pasar Tanah Abang akan berdampak buruk di masa akan datang, mengingat mutasi varian baru Covid-19 memiliki tingkat penularan lebih cepat.

"Tidak ada kerumunan yang tidak disertai kenaikan kasus, penyebaran selalu disertai pergerakan manusia," tandasnya.

Membludaknya pengunjung Pasar Tanah Abang Jakarta menjadi sorotan berbagai pihak termasuk DPR RI. Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB, Luqman Hakim menyatakan pihaknya telah menerima laporan seminggu terakhir terjadi peningkatan aktivitas belanja masyarakat.

"Fenomena keramaian tempat-tempat perbelanjaan saat ini, sungguh mengkhawatirkan. Karena potensial terjadinya pelanggaran protokol kesehatan secara massif di banyak tempat. Jika sampai tak terkendali, kita layak khawatir pasca lebaran akan terjadi lonjakan tinggi penyebaran Covid-19 di tanah air," katanya pada wartawan, Senin (3/5/2021).

Luqman mendesak pemerintah daerah bersama satgas covid-19 agar mengawasi lebih ketat untuk memastikan tidak terjadi penumpukan manusia di pusat-pusat perbelanjaan menjelang dan pasca lebaran.

"Saya meminta kepada seluruh kepala daerah untuk melaksanakan keputusan pemerintah pusat mengenai larangan mudik lebaran tahun ini. Jangan main-main dengan ancaman penyebaran Covid-19. Jelaskan kepada rakyat di daerahnya masing-masing, agar terus bersabar dan mentaati protokol kesehatan pada kegiatan apapun sehari-hari," tegas dia.

Sementara itu, kerumunan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kluster baru Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI Abraham Lunggana alias Lulung meminta pemerintah tidak hanya menyalahkan masyarakat.

"Kenapa mesti dipersoalkan, mereka tidak sengaja berkerumunan, tidak datang bareng, tidak ada undangan, tidak ada pengumpulan masa, mereka berkerumun tidak sengaja," kata Lulung pada Liputan6.com, Senin (3/5/2021).

Lulung yang juga tokoh masyarakat Tanah Abang itu, meminta pemerintah terlebih dahulu memberi contoh baik dengan tidak mengadakan acara yang disengaja dan akhirnya membuat kerumunan.

"Padahal yang sengaja berkerumun dibiarkan, misal kerumunan pejabat, yang kunjungan kerja ke NTT misalnya, kan sama itu kan kerumunan juga dan sengaja kumpul malah tidak dipertanyakan, boro-boro sanksi," kata dia.

Ia menawarkan solusi yakni menutup toko secara bergantian atau sistem ganjil-genap di Pasar Tanah Abang.

"Solusinya dari saya, diperketat saja lah, sudah seluruh toko tutup saja dulu, biar pada tidak lebaran sekalian. Atau solusi kedua, ada jam atau hari yang ditentukan pemerintah, misal ganjil-genap. Atau hari ini Blok A buka, blok lain tutup begitu bergantian," ucap dia.

Lulung juga meminta pemerintah pusat tidak melimpahkan kesalahan ke Pemerintah DKI Jakarta.

"Nah ya Pak Anies kagak pernah datang kerumunan massa, jangan salahin Pak Anies, pernah nggak dia kunjungan kerumunan? Jadi pemerintah pusat jangan salahin pemda DKI. Tapi pemerintah pusat introspeksi," tandas Lulung.