HEADLINE: Kerumunan Tanah Abang Abaikan Prokes, Alarm Klaster Pasar dan Mal?

Liputan6.com, Jakarta Jelang perayaan hari raya Idul Fitri atau Lebaran, acap kali pusat perbelanjaan menjadi salah satu tujuan masyarakat dalam berbelanja. Tak peduli pandemi Covid-19 masih mengancam. 

Seperti yang terjadi pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pusat belanja produk tekstil terbesar se-Asia Tenggara itu disesaki pengunjung Sabtu dan Minggu, 1-2 Mei 2021. Selain sesak dan berjubel, beberapa pengunjung terlihat tidak mematuhi protokol. Misalnya, tak pakai masker. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melakukan peninjauan di hari yang sama mengakui, ada lonjakan pengunjung pada hari Sabtu yang hampir mencapai 87 ribu pengunjung. Pihaknya tak menduga akan seramai itu.

Selain di Tanah Abang yang mencuri perhatian, pusat perbelanjaan yang digadang-gadang taat dengan protokol kesehatan seperti mal ternyata juga diserbu oleh masyarakat. Pengunjung memang pakai masker, tapi jaga jarak diabaikan. 

Pengamat kebijakan publik Andrinof Achir Chaniago menyatakan, seharusnya semua pihak sudah menyadari bahwa jelang Lebaran ini pasar maupun pusat perbelanjaan akan menjadi sasaran dari masyarakat. Sehingga, sudah harus diantisipasi dan melakukan segala upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Saat menjelang Lebaran ini pasar tentu saja area paling berpotensi memunculkan klaster baru. Kerumunan di Tanah Abang itu sangat disayangkan," kata Andrinof kepada Liputan6.com, Senin (3/5/2021).

Meski menyayangkan, dia menuturkan seharusnya jangan menyalahkan masyarakat saja yang melakukan kerumunan. Tapi antisipasi dari seluruh stake holder untuk mencegah penyebaran Covid-19 harus jadi kuncinya. Seperti pengawasan, sosialisasi, serta tindakan nyata.

"Dalam situasi saat ini, modal utama pencegahan Covid-19 tetap ketaatan pada protokol kesehatan," jelas Andrinof.

Dirinya pun mengusulkan mereka yang melanggar protokol kesehatan dan menyebabkan kerumunan di Tanah Abang maupun di mal, ada baiknya diberikan sanksi juga.

"Masyarakat tidak bisa dilepas begitu saja. Kalau perlu berlakukan sanksi yang menimbulkan efek jera," kata Andrinof.

Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah saat Rapat Koordinasi Satgas Nasional, memprediksi, mobilitas orang ke pusat perbelanjaan kian naik 10 hari jelang Lebaran. Prediksi kenaikan tersebut berdampak terhadap berkurangnya kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan.

Berdasarkan data monitoring Satgas Covid-19, pasar-pasar banyak beroperasi, terlebih lagi jelang Lebaran, yang mana pengunjung membeli pakaian baru dan barang lainnya. Sayangnya, protokol kesehatan terlihat mengendur.

"Kalau kita lihat dari hasil monitoring di lapangan, pasar-pasar beroperasi, namun kepatuhan dalam penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) masih perlu kita ingatkan kembali," kata Dewi.

Dewi Nur Aisyah juga memaparkan, terjadi kenaikan mobilitas orang ke pusat perbelanjaan di 29 provinsi. Rata-rata kenaikan mobilitas 14,82 persen, bahkan ada yang paling tinggi mencapai 50,57 persen.

"Ada 29 dari 34 provinsi mengalami kenaikan mobilitas ke pusat perbelanjaan dalam 7 hari terakhir, rentang waktu 20-27 April 2021. Artinya, orang-orang sudah mulai keluar rumah, banyak ke pusat perbelanjaan," paparnya.

Tanah Abang Sebagai Alarm Covid-19

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengatakan, apa yang terjadi di Tanah Abang seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak dalam menghadapi Covid-19.

"Ini alarm di DKI. Dengan ratusan ribu orang berkumpul, positivity rate masih 10 persen dan kemungkinan penularan kasus itu bisa terjadi dari klaster kemarin dan itu tidak berhenti di situ. Alarm Tanah Abang menunjukkan untuk Indonesia," kata Hermawan kepada Liputan6.com, Senin (3/5/2021).

Dia memandang apa yang terjadi di Tanah Abang, ada kemungkinan tanda bahwa orang akan tetap mudik sebelum ada pelarangan. Meskipun di satu sisi bisa juga karena masyarakat sudah mulai jenuh dan memang ada kebutuhan yang dicari untuk keperluan Lebaran.

"Ini ancaman serius, Kalau orang membeli baju kemudian berpenampilan baru, akan ada mobilitas saat lebaran orang akan berkumpul," ungkap Hermawan.

Dia mengkhawatirkan, jika akan ada perayaan hari besar dan terciptanya mobilitas di masyarakat, maka apa yang ada di India bisa saja terjadi di Indonesia.

Adapun infeksi Covid-19 di India salah satunya dipicu oleh kerumunan umat Hindu berkumpul untuk festival keagamaan, yang hingga Senin (3/5/2021) kasus positif Corona mencapai 19,9 juta orang.

"Jadi bayangkan jutaan puluhan juta orang akan bergerak dalam momentum lebaran dan ini. Kita tentu tidak ingin (seperti India), tapi alarm ini meningkatkan kesadaran bahwa ancaman nyata di depan kita terkait kerumunan," kata Hermawan.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Eko Sakapurnama memandang apa yang terjadi di Tanah Abang adalah kultural di ibukota menjelang hari raya yang terbiasa menyambut Lebaran dengan berbelanja kebutuhan.

Karena itu, seharusnya Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan skenarionya.

"Kewenangan untuk mengatur PPKM dalam hal ini ada di Pemprov DKI Jakarta, seyogyanya lebih melakukan tindakan preventif untuk mengatur disiplin masyarakat," kata Eko kepada Liputan6.com, Senin (3/5/2021).

Tak hanya pasar, mal juga perlu pengawasan yang ketat dari pihak Satgas Covid-19 untuk mengantisipasi munculnya klaster baru.

"Klaster-klaster dari sesi buka bersama di mal. Karena sebenarnya kasus Covid-19 ini masih jauh dari aman. Malah terjadi peningkatan," ungkap Eko.

Dia juga berharap pemerintah pusat bisa melakukan koordinasi dengan Pemda terkait implementasi kebijakan PPKM dan juga dengan asosiasi pasar ataupun pusat perbelanjaan. Ada banyak hal yang dilakukan.

"Pertama, pembatasan jumlah pengunjung mal atau pasar. Yang kedua, Sosialisasi kembali mengenai bahaya gelombang kedua pandemi di Indonesia," jelas Eko.

Jangan juga, lanjut dia, gencarnya pemerintah melakukan vaksinasi Covid-19, dan sudah banyak masyarakat menerimanya ini menjadikan masyarakat justru meremehkan virus Corona sendiri. Sehingga mengabaikan hal yang sudah menjadi pakem di tengah pandemi.

"Lebih tegas dalam menegakkan peraturan atau kebijakan yang telah dibuat. Sehingga muncul rasa disiplin dari masyarakat maupun peritel untuk memenuhi protokol kesehatan," kata Eko.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: