Permohonan Uji Formil Undang-Undang Cipta Kerja Dicabut, Ini Alasan Pemohon

Liputan6.com, Jakarta Dua orang pemohon uji formil Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Putu Bagus Dian Rendragraha dan Simon Petrus Simbolon mencabut pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau tidak memasukkannya ke ruang lingkup pengujian.

"Pertimbangan kami mencabutnya karena ingin fokus memperjuangkan hak-hak disabilitas yang telah terlanggar secara materiel," kata kuasa hukum pemohon Eliadi Hulu pada sidang lanjutan perkara pengujian formil UU Cipta Kerja yang disiarkan Mahkamah Konstitusi secara virtual di Jakata, Selasa (4/5/2021).

Hak penyandang disabilitas yang dilanggar tersebut tertuang dalam perubahan UU Bangunan Gedung, UU Rumah Sakit, UU Ketenagakerjaan serta UU Lalu Lintas.

"Oleh karena itu yang mulia kami ingin fokus pada pengujian materil," ujar dia seperti dikutip Antara.

Selain ingin fokus memperjuangkan hak-hak disabilitas yang dinilai dilanggar di sejumlah undang-undang, banyaknya elemen masyarakat serta kelompok yang juga mengajukan pengujian formil menjadi alasan pendukung pemohon memutuskan mencabut pengujian formil pada gugatannya.

Kendati demikian pemohon yang salah satunya juga mahasiswa sekaligus penyandang disabilitas tersebut tetap menyatakan dukungan penuh kepada masyarakat yang sedang memperjuangkan hak melalui pengujian formil UU Cipta Kerja.

Pertimbangan selanjutnya menyangkut peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tepatnya di Pasal 43 yang berbunyi "objek-objek perubahan atau perbaikan sebatas pada masukan-masukan yang disampaikan oleh hakim".

Namun dalam pasal tersebut secara eksplisit tidak ada yang melarang apabila ada objek permohonan yang dicabut.

Saksikan video pilihan di bawah ini: