Amnesty International Indonesia Anggap Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Seperti Cara Orde Baru

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan tes wawasan kebangsaan sebagai alat untuk mengusir para pegawai yang memiliki pandangan politik berbeda. Cara seperti ini, justru mundur dari orde baru.

"Itu sama saja mundur ke era pra-reformasi, tepatnya pada 1990, ketika setiap pegawai negeri harus melalui “litsus atau penelitian khusus” atau “bersih lingkungan” yang diskriminatif," ucap Usman, Kamis (6/5/2021).

Usman menjelaskan, mendiskriminasi pekerja karena pemikiran dan keyakinan agama atau politik pribadi merupakan pelanggaran atas kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama dan berkeyakinan.

Hal ini dianggap melanggar hak sipil dan merupakan stigma kelompok yang sewenang-wenang.

"Menurut standar hak asasi manusia international maupun hukum di Indonesia, pekerja seharusnya dinilai berdasarkan kinerja dan kompetensinya, bukan ‘kemurnian’ ideologisnya," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: