LIPI: Pelabelan KKB Teroris Berpotensi Hambat Proses Perdamaian di Papua

Kronologi Penyerangan di Papua, 16 Anggota TNI Dikepung 80 Orang KKSB — Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata atau KKSB di Kabupaten Paniai, menyerang Tim Survey Papua Terang yang beranggotakan 17 oran...

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Klaster Konflik, Pertahanan, dan Keamanan di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Muhammad Haripin menyebut bahwa pelabelan teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) justru berpotensi menghambat proses perdamaian di Papua.

Selain itu, pelabelan tersebut juga dapat memicu sikap diskriminatif terhadap orang Papua.

"Penggunaan istilah tersebut dapat memperburuk dampak psikologis, stigmatisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua. Alih-alih menyelesaikan konflik, pelabelan teroris justru berpotensi memicu eskalasi kekerasan dan menghambat proses perdamaian di Papua," ujar Haripin dalam sebuah webinar, Kamis (6/5/2021).

Dia pun meminta pemerintah agar lebih objektif dalam memutuskan pelabelan KKB sebagai teroris. Hal itu juga mesti diperkuat dengan telaah sosial-politik yang mendalam atas dampak pelabelan tersebut.

"Kami mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk bersikap etis, menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam menyikapi situasi di Papua," ujarnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua ditetapkan sebagai teroris.

2 dari 2 halaman

Dibutuhkan Pendekatan Dialogis

Pihaknya juga mengimbau supaya seluruh pihak untuk menghentikan tindak kekerasan dalam bentuk apa pun di Papua.

Konflik yang berkepanjangan di sana, kata Haripin telah menambah deretan panjang daftar pelanggaran HAM di Bumi Cenderawasih. Pelanggaran ini, katanya dapat memperbesar potensi disintegrasi dan menghambat pembangunan di sana

"Oleh karena itu pendekatan dialogis dan pembangunan rasa saling percaya di antara semua pihak harus selalu dikedepankan. Karena hal tersebut merupakan solusi terbaik dari pemenuhan cita-cita perdamaian, kemanusiaan serta kesejahteraan di Papua," pungkasnya.