Komisi VII DPR RI Minta KLHK Kembali Jadi Mitra Kerja

Dirut Pertamina Jelaskan Kasus Kebakaran Kilang Minyak Balongan — Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dengan Komisi VII DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/4/2021). RDP tersebut membahas kebakaran tangki minyak milik Pertamina RU VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali menjadi mitra kerja di komisinya. Sebab, saat ini mitra kerja di Komisi VII hanya tersisa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurut Eddy, dengan dikembalikannya KLHK menjadi mitra kerja Komisi VII DPR RI, maka komisinya dapat bekerja lebih efektif. Sebab, pertambangan dan migas yang menjadi ruang lingkup kerja memiliki keterkaitan dengan LHK. Adapun KLHK saat ini telah menjadi mitra kerja Komisi IV DPR RI.

"Kami merasa bahwa kami perlu diberikan penguatan dengan adanya mitra lain di antaranya adalah mitra (kementerian) lingkungan hidup, karena itu sangat terkait dengan pertambangan dan migas," kata Eddy kepada wartawan, Kamis (6/5/2021).

"Oleh karena itu kami berharap bahwa penguatan itu bisa dilakukan secepat mungkin agar Komisi VII dapat bekerja secara efektif," imbuhnya.

Sekretaris Jenderal PAN ini mengakui, dengan hanya bermitra kerja dengan satu kementerian saja, kerja di Komisi VII menjadi tidak efektif. Padahal sebelumnya, komisi energi ini bermitra dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), KLHK, dan Kementerian ESDM.

Namun, sejak awal periode 2019-2024, KLHK diputuskan bermitra kerja dengan Komisi IV yang membidangi pertanian. Sedangkan Kemenristek saat ini sudah melebur dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang merupakan mitra kerja Komisi X DPR RI.

"Tentu dengan begitu (kerja) Komisi VII tidak efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan peganggaran dan fungsi legislasi di DPR RI mengingat mitranya sekarang hanya tersisa satu," kata Eddy.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jokowi dengan jelas dan tegas meminta pasal karet dalam UU ITE dapat dihapus.

2 dari 2 halaman

Minta Komisi VII Dibubarkan

Sebelumnya, Anggota Komisi VII Dyah Roro Esti menyarankan Komisi VII sebaiknya dibubarkan. Sebab, saat ini Komisi VII hanya memiliki satu mitra yaitu Kementerian ESDM.

Dyah meminta pertimbangan pimpinan DPR supaya menambah mitra Komisi VII. Supaya Komisi VII bisa melakukan pengawasan secara optimal.

"Saya mohon sekali pertimbangan dari pimpinan DPR untuk dapat menambah mitra yang tentunya cocok untuk Komisi VII baik di sektor energi, lingkungan ataupun Ristek. Dengan tujuan agar kami dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal dan sebaik mungkin," kata Dyah dalam rapat paripurna di DPR, Jakarta, Kamis (6/5/2021).

"Dan kalau tidak demikian saya rasa lebih baik Komisi VII dibubarkan saja lebih baik kita digabungkan dengan komisi lain saja," tegasnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com