BKN Akui Tes Wawasan Kebangsaan ke Pegawai KPK Dibuat Berbeda, Ini Penjelasannya

Ilustrasi KPK — Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Liputan6.com, Jakarta - Plt Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengakui tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang berbeda dengan para calon pegawai negeri sipil (CPNS).

"Tes wawasan kebangsaan yang dilakukan bagi pegawai KPK ini berbeda dengan TWK yang dilakukan bagi CPNS. CPNS adalah entry level, TWK bagi pegawai KPK ini dilakukan terhadap mereka yang sudah menduduki jabatan senior (Deputi, Direktur/Kepala Biro, Kepala Bagian, Penyidik Utama, dll)," kata Paryono dalam keterangan resmi diterima, Sabtu (8/5/2021).

Dia mengatakan, hal diujikan untuk pengukuran tingkat keyakinan dalam proses berbangsa dan bernegara dengan tolak ukur mencakup tiga aspek yaitu integritas, netralitas ASN dan antiradikalisme.

"Tiga aspek yang diukur ini merupakan sebagian dari landasan prinsip profesi ASN atau syarat seperti yang diuraikan dalam Pasal 3, 4 dan 5, UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3, PP No41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN," jelas Paryono.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Program Live Streaming Liputan6 Update Edisi 34 yang mengangkat isu terkini dari berbagai penjuru, kali ini dengan tema: - 75 Pegawai KPK Tak Lulus Tes ASN - Penyekatan Mudik 2021 di Jawa Barat - Live Report Bratislava - Yayasan Peduli Amal dan P...

2 dari 2 halaman

Bersifat Objektif

Menurut dia, dari penjelasan tersebut, hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK yang akan alih status bersifat objektif. Dia menegaskan, hasil assessment juga dinyatakan valid tanpa intervensi pihak mana pun. Sebab BKN turut melibatkan instansi lain seperti BAIS, BNPT, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD dan BIN.

"Ini semua dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penilaian dan untuk mencegah adanya intervensi dalam penilaian,jadi tidak ada instansi terlibat yang bisa menentukan nilai secara mutlak. Sehingga independensinya tetap terjaga," Paryono menandasi.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
BKN
Organisasi
BKN atau Badan Kepegawaian Negara adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki tugas memanajen kepegawaian negara.
Lihat Selengkapnya
BKN
Tes Wawasan Kebangsaan