Top 3 News: Pangdam Jaya Mayjen Dudung Beri Ultimatum kepada Debt Collector

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman meminta kepada sejumlah perusahaan untuk menghentikan penggunaan jasa debt collector. Hal itu pasca insiden video viral yang merekam aksi sejumlah debt collector mengerubungi Anggota TNI di wilayah Jakarta Utara.

"Saya harapkan kepada perusahaan- perusahaan yang memanfaatkan jasa-jasa debt collector sudah tidak melakukan kembali," kata Dudung saat konfrensi pers di Makodam Jaya, Senin, 10 Mei 2021.

Bahkan, Dudung menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan menindak aksi para debt collector yang kerap meresahkan masyarakat. Karena mereka tersebut merupakan tindakan premanisme yang tidak dapat dibiarkan.

"Saya dengan Polda Metro Jaya akan tegas berdiri paling depan membantu rakyat membantu masyarakat yang ada di DKI," ucapnya.

Tak tanggung-tanggung, Dudung bahkan memberi nomor telfonnya ketika masyarakat mengalami aksi-aksi premanisme maupun ancaman-ancaman lainnya, seperti persoalan debt collector ini.

Selengkapnya...

Terdakwa Rizieq Shihab menghadirkan dua saksi ahli dalam sidang perkara kerumunan Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung Kabupaten Bogor pada sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (10/5/2021).

Adapun saksi ahli yang dihadirkan pihak terdakwa diantaranya pakar hukum tata negara Refly Harun dan dosen  Hukum Kesehatan Sekolah Tinggi Hukum Militer Jakarta M Nasser sebagai saksi ahli.

Dalam kesaksiannya, Refly Harun berpendapat kalau dasar pemerintah membubarkan organisasi Front Pembela Islam (FPI) tidak mendasar, karena hanya mengacu pada tidak diperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) organisasi.

Hal itu dikatakan Refly Harun ketika Rizieq Shihab menyingung kembali soal adanya sebuah organisasi masyarakat (Ormas) yang ingin memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) namun justru malah dibubarkan oleh negara.

Pasalnya, Rizieq merasa heran ketika ormas tersebut telah memenuhi semua persyaratan untuk memperpanjang izin, justru dibubarkan oleh pemerintah.

Selengkapnya...

Pemerintah melakukan tes acak Covid-19 kepada masyarakat yang nekat mudik ke kampung halaman. Dari 6.742 orang yang dites acak di 381 titik penyekatan, sebanyak 4.123 dinyatakan terkonfirmasi positif virus Corona.

"Dan dilakukan isolasi mandiri, 1.686 orang dan dirawat 75 orang," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (10/5/2021).

Selain melakukan tes acak terhadap pemudik, pemerintah juga melakukan pemeriksaan kepada 113.694 kendaraan. Adapun sebanyak 41.097 dipaksa putar balik.

"Untuk operasi kendaraan atau operasi ketupat jumlah yang diperiksa 113.694 kendaraan, yang diputar balik 41.097. Dan pelanggaran travel gelap 346 kendaraan," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta masyarakat agar tidak memaksakan diri untuk melakukan mudik Lebaran ke kampung halaman.

Wiku mengingatkan ada sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat yang nekat mudik tanpa surat hasi negatif Covid-19 dan surat izin pelaku perjalanan.

Selengkapnya...