ICW Sebut Jokowi Harus Turun Tangan soal Penonaktifan 75 Pegawai KPK Tak Lulus TWK

Banner Infografis 75 Pegawai KPK Tak Lulus Tes Wawasan Kebangsaan. (Liputan6.com/Abdillah)

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tes wawasan kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memuat pertanyaan yang tidak relevan dengan praktik kerja karyawannya.

"TWK memuat pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan praktik kerja KPK. Menurut penuturan staf KPK yang mengikuti tes, dalam soal tes tersebut terdapat unsur sexist, diskriminatif dan intervensi dalam kehidupan personal," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/5/2021).

Dia mengatakan, tes untuk menjadi PNS tersebut tidak menitikberatkan pada konpetensi dan kadar prinsip anti-korupsi para pegawai.

Padahal, 75 pegawai KPK yang tidak lolos itu tengah menangani beberapa kasus korupsi yang melibatkan kader partai politik pendukung pemerintah. Misalnya, tutur dia, suap pengadaan paket bansos sembako di Kementerian Sosial, suap ekspor benih lobster, dan korupsi KTP-Elektronik.

"Hal ini mengonfirmasi dugaan, bahwa persoalan kompetensi, integritas dan antikorupsi bukan menjadi prioritas pada pengujian tersebut," jelas Kurnia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawainya. Tes ini dilakukan sebagai syarat alih fungsi pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan UU No 19 Tahun 2019.

2 dari 2 halaman

Tak Lepas dari Firli Bahuri?

Kurnia meyakini, kisruh kegaduhan atas rencana pemecatan 75 pegawai KPK tidak dapat dilepaskan dari kepemimpinan Firli Bahuri. Seperti dari keengganan meringkus Harun Masiku, pencurian barang bukti emas oleh pegawai KPK, suap dan gratifikasi yang diterima oleh penyidik KPK dalam penyelidikan perkara Wali Kota Tanjung Balai dan terakhir, munculnya video yang menunjukkan pertemuan antara Firli Bahuri dengan salah satu Komisaris PT Pelindo, yang kasusnya sedang ditangani oleh KPK.

"Kondisi ini kian suram tatkala Firli sendiri selaku pegawai maupun Ketua KPK telah dua kali melanggar kode etik, baik karena bertemu dengan kepala daerah NTB maupun menggunakan moda transportasi mewah seperti helikopter," jelas dia.

Peran Jokowi

Kurnia berharap kekisruhan di KPK mendapat atensi dari Presiden Joko Widodo. Salah satunya dengan menangani langsung isu pemecatan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK.

"ICW juga mendesak agar Presiden Joko Widodo segera bersikap dengan menolak adanya pemberhentian puluhan pegawai KPK," Kurnia menandasi.