KPK Klaim Pembebastugasan 75 Pegawai Tak Ganggu Kinerja Penanganan Korupsi

FOTO: Ketua KPK Umumkan 75 Pegawai Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri (kedua kanan) usai mengumumkan hasil penilaian dalam rangka pengalihan status kepegawaian di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5/2021). Dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti tes wawasan kebangsaan, 75 orang tidak lulus. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim, pembebastugasan 75 pegawai yang tak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak menganggu kinerja penanganan korupsi.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menuturkan, penanganan kasus korupsi di lembaganya dilakukan secara tim dalam bentuk satuan tugas (Satgas).

"Kerja-kerja di KPK di seluruh kedeputian dilakukan tidak ada yang individual. Namun secara tim dalam bentuk satgas yang dipimpin ketua tim atau kasatgas dengan kontrol dari direktur masing-masing direktorat sebagai atasan langsungnya," kata Ali kepada wartawan, Sabtu (15/5/2021).

Dia menjelaskan bahwa saat ini 75 pegawai yang tak lolos dalam tes alih status menjadi ASN tersebar di hampir semua direktorat di KPK. Ali menyatakan, mereka tidak dinonaktifkan sebab semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku.

"Sejauh ini khusus pekerjaan pada kedeputian penindakan masih berjalan. Demikian juga program dan kegiatan pada kedeputian yang lain," ujarnya.

Adapun dalam SK Pimpinan KPK terkait hasil TWK disebutkan bahwa pegawai yang tak lolos tes asesmen menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing. Ali menjelaskan hal ini dimaksudkan apabila pekerjaannya berpotensi menimbulkan implikasi hukum.

"Agar diserahkan lebih dahulu kepada atasan langsungnya sampai ada keputusan lebih lanjut" ucap dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawainya. Tes ini dilakukan sebagai syarat alih fungsi pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan UU No 19 Tahun 2019.

2 dari 3 halaman

Belum Ada Keputusan

Ali menekankan bahwa hingga kini belum ada keputusan apapun terkait pegawai yang tidak memenuhi syarat dalam proses pengalihan status menjadi ASN.

Keputusan berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Bagi KPK, seluruh pegawai yang berjumlah sekitar 1.586 orang adalah orang-orang yang penuh integritas dan itu aset bagi lembaga dalam ikhtiar pemberantasan korupsi," jelasnya.

"Untuk itu tentu KPK akan mengambil keputusan yang terbaik sesuai aturan yang berlaku atas hasil TWK dari BKN tersebut," sambung Ali.

3 dari 3 halaman

75 Pegawai KPK Tak Lulus Tes Wawasan Kebangsaan

Melalui Guratan Kuas, 20 Seniman Lukis Tumpahkan Kritik Perilaku Korup

Tiga hakim nonaktif pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul (kiri ke kanan) yang menjadi tersangka dugaan suap pengurusan perkara Gregorius Ronald Tannur menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022, Harvey Moeis (tengah) sesaat sebelum menjalani sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (23/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Korupsi
Peristiwa
Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Lihat Selengkapnya
Korupsi
Pegawai KPK
TWK KPK
Tes Wawasan Kebangsaan
TWK