Pimpinan MPR: Pemangku Kepentingan Harus Antisipasi Potensi Lonjakan Covid-19 Usai Lebaran

Hadapi Infiltrasi Budaya Asing, Lestari Moerdijat Dorong Penguatan Budaya Lokal — Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, peningkatan kewaspadaan harus segera dilakukan karena masyarakat sudah masuk pada fase kelelahan menghadapi dampak Covid-19. Sementara pandemi belum menunjukkan tanda akan berakhir.

"Para pemangku kepentingan harus segera mengantisipasi potensi peningkatan kasus positif Covid-19 pasca-Lebaran. Karena meski aturan pembatasan diberlakukan, masih terjadi mobilitas manusia antar daerah," kata Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Antisipasi Gelombang Baru Covid-19 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (19/5/2021).

Diskusi yang dimoderatori Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Atang Irawan, menghadirkan Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, Guru Besar FKUI - Direktur WHO SEARO 2018-2020, Tjandra Yoga Aditama, Biostatistik dan Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Windhu Purnomo, dan Dosen Program Studi Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo/Tim Penanganan Covid Gorontalo, Ivan Virnanda Amu sebagai narasumber.

Selain itu juga menghadirkan Editor in chief Majalah Tempo, Wahyu Dhyatmika dan Direktur Pemberitaan Metro TV, Arief Suditomo sebagai penanggap.

Lestari sangat berharap, para pemangku kepentingan di daerah dapat melaporkan kondisi sebaran kasus positif Covid-19 dengan data yang akurat di daerahnya.

Rerie, sapaan akrab Lestari meminta, pemangku kepentingan di daerah jangan hanya mengejar agar wilayahnya masuk zona hijau atau kuning demi bisa melakukan aktivitas ekonomi.

Lebih dari itu, para pemangku kepentingan diharapkan benar-benar melakukan tracing, testing dan treatments (3T) untuk mengetahui kondisi penyebaran Covid-19 di daerah secara akurat.

"Karena itu, upaya komunikasi dan sosialisasi terkait Covid-19 harus ditingkatkan agar para pemangku kepentingan dan masyarakat lebih memahami risiko yang dihadapi," jelas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini.

Pemahaman bahwa menjaga diri, keluarga dan lingkungan dari penularan virus covid-19, sama dengan menjaga bangsa ini dari ancaman pandemi. Hal itu, kata dia, bisa memperkuat upaya pengendalian Covid-19 di Tanah Air.

Sementara Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mengungkapkan, untuk mengetahui persiapan pemerintah dalam mengantisipasi potensi ledakan kasus positif Covid-19 pasca-Lebaran, pihaknya akan memanggil Menteri Kesehatan dan Satgas Covid-19 dalam waktu dekat ini.

Komisi IX DPR RI, kata dia, secara aktif akan mengawal sejumlah kebijakan pemerintah dalam pengendalian Covid-19 di Tanah Air.

Felly berharap, sosialisasi terkait upaya pengendalian dan risiko penyebaran virus corona di Tanah Air terus ditingkatkan, agar pemahaman masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19 bisa lebih baik.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Satgas Penanganan Covi-19 meminta kesadaran masyarakat yang merasa mudik saat libur Lebaran 2021 untuk karantina mandiri setelah pulang ke tempat domisilil. Karantina mandiri wajib dilaksanakan selama 5x24 jam.

2 dari 2 halaman

Belajar dari India

Sedangkan Guru Besar FKUI, Tjandra Yoga Aditama berpendapat, kejadian di India saat ini akibat tidak ketatnya penerapan protokol kesehatan, ada sejumlah event besar seperti pilkada, kegiatan pasar dan bioskop buka, dan prosentase vaksinasi serta jumlah testing yang dilakukan relatif rendah.

"Ledakan kasus positif Covid-19 di India, juga didorong adanya mutasi atau varian baru virus corona," jelas Tjandra.

Sejumlah kondisi di India itu, jelas dia, nyaris serupa dengan yang ada di Indonesia saat ini. Untuk mencegah terjadinya potensi ledakan kasus di tanah air, Tjandra menyarankan, para pemangku kepentingan melaksanakan tracking ketat terhadap suspect Covid-19, menjalankan protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah infeksi virus.

Tidak kalah penting, tambah Tjandra, mendeteksi sesuatu kejadian yang tidak biasa, seperti orang yang terlihat sehat dan sudah divaksin, namun bergejala parah saat terpapar Covid-19.

Selain itu, jelasnya, upaya surveilans juga harus dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait sebaran virus corona di Tanah Air secara akurat.

Dan yang terpenting, tegasnya, disiplin memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun harus menjadi norma dalam keseharian. Selain itu, vaksinasi dan upaya testing, tracing dan treatments (3T) harus konsisten dilakukan.

"Semua upaya tersebut, harus diterapkan dengan benar karena unpredictabilitas Covid-19 hingga saat ini masih sangat cair. Karena itu, kita harus siap dengan segala kemungkinan," ujar Tjandra.

Ahli Biostatistik dan Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Windhu Purnomo menilai, pola kecenderungan grafik jumlah kasus positif yang flat di Tanah Air hingga hari ini merupakan alarm akan terjadi peningkatan kasus.

Windhu menyarankan, bila para pemangku kepentingan menilai kinerja Satgas Covid-19 di satu daerah seharusnya dinilai berdasarkan bagaimana mereka melakukan deteksi kasus dan positivity rate yang relatif rendah di daerah bersangkutan. Bukan berdasarkan jumlah kasus semata.

Di akhir diskusi, jurnalis senior, Saur Hutabarat mengungkapkan, ada persoalan besar yang dihadapi para pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan pengendalian Covid-19 jelang Lebaran.

Ternyata, tegas Saur, hasrat mudik masyarakat mengalahkan ketakutan akan kematian akibat terpapar virus corona. "Perlu kajian dan evaluasi menyeluruh sejumlah kebijakan pengendalian Covid-19, agar efektivitas kebijakan tersebut sesuai harapan," ujar dia.

Infografis Awas Lonjakan Covid-19 Libur Lebaran (Liputan6.com/Triyasni)

MPR
Organisasi
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat.
Lihat Selengkapnya
MPR
COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
lonjakan kasus covid-19
Kasus covid-19