Bareskrim Akan Periksa Dirut BPJS Kesehatan soal Kebocoran 279 Juta Data Penduduk

Iuran BPJS Kesehatan Naik — Suasana pelayanan BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (28/8/2019). Sedangkan, peserta kelas mandiri III dinaikkan dari iuran awal sebesar Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per bulan. Hal itu dilakukan agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit hingga 2021. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Bareskrim Polri tengah mengusut kasus dugaan kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia yang bahkan diperjualbelikan di forum online. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti pun rencananya akan dipanggil untuk diperiksa.

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyampaikan, pemeriksaan Ali Ghufron akan dilakukan pada Senin 24 Mei 2021.

"Dirut BPJS Kesehatan akan dipanggil untuk klarifikasi," tutur Agus saat dikonfirmasi, Jumat (21/5/2021).

Dirtipid Siber Bareksrim Polri Brigjen Slamet Uliandi turut membenarkan rencana pemeriksaan Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

"Pemanggilan ini sebagai langkah awal," kata Slamet

Slamet yang juga menjabat sebagai Kepala Posko Presisi menegaskan, dalam pemanggilan nanti penyidik akan mengklarifikasi sejumlah hal. Termasuk pihak yang bertanggung jawab dalam mengoperasikan data di BPJS Kesehatan.

"Digital forensik juga akan dilakukan," kata Slamet menandaskan.

Sebelumnya diberitakan, Polri turut mendalami adanya dugaan kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia yang bahkan diperjualbelikan di forum online. Sejauh ini, penyelidikan masih berlangsung.

"Sejak isu bergulir saya sudah perintahkan Dirtipid Siber untuk melakukan lidik hal tersebut," tutur kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto saat dikonfirmasi, Jumat (21/5/2021).

Menurut Agus, pihaknya sedang mempersiapkan legalitas untuk anggota yang dilibatkan dalam penyelidikan tersebut. Termasuk nantinya bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.

"Saat ini dari Kominfo, Kependudukan, dan BPJS sedang mendalami hal kebocoran tersebut," kata Agus.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Data 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum online. Informasi ini berdasarkan sebuah cuitan dari akun Twitter @ndagels dan @nuicemedia yang diunggah Kamis, (20/5/2021).

2 dari 2 halaman

Data Dijual Secara Online

Deteksi Kecurangan, DOKU dan Dukcapil Jalin Kerjasama — Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh memberikan sambutan pada acara penandatanganan kerja sama pemanfaatan data kependudukan DOKU dan Dukcapil di Jakarta, Jumat (11/1). Kerjasama untuk mempertajam proses verifikasi data. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pernah menyatakan 'data is new oil'. Hal tersebut menekankan bahwa data akurat layaknya kekayaan baru yang sangat berharga saat ini, bahkan nilainya bisa lebih berharga daripada minyak.

Tidak heran, banyak pihak berupaya menjual data dengan berbagai cara meski ilegal sekalipun. Seperti salah satunya kasus kebocoran data individu yang informasinya berasal dari sosial media Twitter.

Berdasarkan hasil analisis Tim Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, lanjutnya, didapat fakta bahwa pelaku mengiklankan penjualan data individu di website dengan alamat https://raidforums.com/Thread-SELLING-Indonesian-full-Citizen-200M-NIK-KPT-PHONE-NAME-MAI-LADDRESS-Free-1Million. Nama pengguna yang mengiklankan data tersebut adalah Kotz.

"Pada iklan di website tersebut yang bersangkutan memberikan link sample data individu yang bisa di-download sebagai sampel data, data yang sudah di-download berbentuk file CSV (comma separated value) dan setelah diimport berjumlah 1.000.000 rows," tutur Zudan di Jakarta, Kamis (20/5/2021).

Zudan menyebut, hasil penelusuran tim atas import data sampel itu memperoleh struktur data yang terdiri dari sejumlah kolom.

"PSNOKA, PSNOKALAMA, PSNOKALAMA2, NAMA, NMCETAK, JENKEL, AGAMA, TMPLHR, TGLLHR, FLAGTANGGUNGAN, NOHP, NIK, NOKTP, TMT, TAT, NPWP, EMAIL, NOKA, KDHUBKEL, KDSTAWIN, KDNEGARA, KDGOLDARAH, KDSTATUSPST, KDKANTOR, TSINPUT, TSUPDATE, USERINPUT, USERUPDATE, TSSTATUS, DAFTAR," jelas dia.

Lebih lanjut, Zudan memastikan bahwa berdasarkan poin empat dari struktur dan pola data yang diperoleh, seluruhnya bukanlah data yang berasal dari Dukcapil.

"Karena struktur data di Dukcapil tidak seperti itu. Struktur data di Dukcapil tidak ada tanggungan, email, npwp, no hp, tmt, tat," kata Zudan menandaskan.