Paksa Peleburan BATAN ke BRIN, Pemerintah Dianggap Langgar UU Nuklir

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyatakan bahwa pemerintah dapat dianggap melanggar undang-undang (UU) bila memaksakan untuk melebur Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 

Berdasarkan UU 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, BATAN dibentuk bukan sebatas lembaga riset nuklir. Menurut Mulyanto, sejak awal BATAN dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan ketenaganukliran di Indonesia.

Dengan demikian fungsi dan kedudukannya tidak dapat diubah atau diganti tanpa ada keputusan hukum yang membatalkan keberadaan UU ketenaganukliran ini. 

"Pemerintah nekat bila memaksakan BATAN melebur ke dalam BRIN. Undang-undangnya sudah sangat jelas. BATAN menjadi Badan Pelaksana dan BAPPETEN sebagai pengawas ketenaganukliran," kata Mulyanto dalam keterangan tulis, Jumat (21/5/2021).

Mulyanto menegaskan ketenaganukliran menyangkut kehidupan dan keselamatan banyak orang. Oleh karena itu harus dikuasai oleh negara yang pemanfaatannya ditujukan bagi pembangunan nasional. 

Pengelolaan tenaga nuklir juga ditujukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Kalau kelembagaan BATAN direduksi hanya sebagai lembaga litbang, maka siapa yang akan menjalankan amanah UU Ketenaganukliran?" tanya Mulyanto. 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: