Istana soal Peretasan Aktivis Anti-Korupsi: Memprihatinkan, Masyarakat Berhak Berpendapat

Liputan6.com, Jakarta - Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani mendapat laporan dari sejumlah aktivis masyarakat sipil dan beberapa tokoh masyarakat yang mendapat teror melalui peretasan.

"Mereka mengalami peretasan atas nomor kontak pribadi dan akun media sosialnya, serta mendapat panggilan telepon bertubi-tubi dari nomor yang tidak dikenal," tulis Jaleswari dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (22/5/2021).

Dia menambahkan, peretasan diterima oleh sejumlah aktivis masyarakat sipil dan beberapa tokoh masyarakat itu terjadi di berbagai kesempatan yang berbeda.

Selain itu, wanita karib disapa Dhani ini mengaku mendapat laporan kebocoran informasi data penduduk dalam waktu bersamaan.

"Jadi terdapat informasi terjadinya kebocoran data penduduk yang diperjualbelikan di dunia maya," imbuh dia.

Jaleswari mendesak, agar peristiwa tersebut bisa segera ditangani pihak terkait dan diharapkan tidak terulang.

Menurut dia, peretasan khususnya oleh aktivis dan masyarakat sipil tidak dibenarkan terlebih saat mereka memberikan kritik terhadap pemerintah.

"Ini suatu hal yang meresahkan dan memprihatinkan. Masyarakat sipil berhak memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah serta melakukan edukasi publik," dia memungkasi.