KPK Pecat 51 Pegawainya, Dianggap Melanggar Hak Kebebasan Berpikir

Liputan6.com, Jakarta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai pemecatan terhadap 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) merupakan bentuk pelanggaran.

"Pemberhentian ini merupakan pelanggaran atas hak kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama dan berkeyakinan," kata Usman dalam keterangan tertulis, Selasa (25/5/2021).

Dia memandang, pertanyaan yang diajukan dalam TWK mengenai kepercayaan agama hingga pandangan politik sangat tidak berhubungan dengan wawasan kebangsaan.

Berdasarkan standar HAM internasional maupun pekerja harus dinilai berdasarkan kinerja dan kompetensinya.

"Pemberhentian yang dilakukan berdasarkan tes ini jelas melanggar hak-hak sipil para pegawai dan juga hak-hak mereka sebagai pekerja," tutur Usman.

Karena hal itu, Usman meminta pemberhentian pegawai KPK dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dari Komnas HAM.

"KPK harus transparan dan memberikan informasi yang jelas kepada publik tentang kriteria yang membuat 75 pegawai ini tidak lolos TWK," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: