PBNU: Jokowi Perlu Panggil Pimpinan KPK soal Pemecatan 51 Pegawai

Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) turut menyoroti keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memecat 51 pegawainya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). PBNU menyesalkan keputusan itu mengabaikan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

Menurut Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM PBNU Rumadi Ahmad, arahan Presiden Jokowi sudah jelas bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawainya. Hasil TWK juga tidak bisa dijadikan dasar pemecatan pegawai.

“Saya menyayangkan KPK, BKN dan KemenPAN-RB yang tidak sepenuhnya menjalankan arahan Presiden, kalau tidak dikatakan pembangkangan,” kata Rumadi kepada Liputan6.com, Rabu (26/5/2021).

Rumadi menyebut, Presiden Joko Widodo perlu segera memanggil KPK untuk meminta penjelasan terkait keputusan pemecatan 51 pegawai lembaga antirasuah tersebut.

“Karena arahannya tidak dilaksanakan sepenuhnya, Presiden perlu memanggil KPK untuk mendapat penjelasan yang komprehensif. KPK sebagai lembaga yang terdampak langsung pemecatan pegawai KPK melalui TWK, tidak boleh berlindung di balik tim assesor dan lembaga lain seperti BKN dan KemenPAN-RB,” ungkapnya.

Selain itu, terkait wacana istana melibatkan NU dalam tes TWK, Rumadi menyatakan pihaknya siap. “NU terbuka jika dimintai pertimbangan soal TWK,” ucapnya.

Lebih lanjut, Rumadi belum bisa berkomentar soal pertanyaan TWK KPK yang disebut banyak menyinggung hal personal dan keyakinan, sebab dia belum melihat utuh materinya.

“Saya tidak bisa terlalu jauh komentar soal itu, di samping sudah banyak komentar terkait itu, saya juga tidak tahu konstruksinya sehingga muncul pertanyaan itu. Apakah itu pertanyaan lepas, atau ada konstruksi yang utuh,” katanya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: