Jokowi Minta Pegawai KPK Tak Lulus TWK Tidak Dipecat, Demokrat: Hanya Basa-Basi

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman menilai perintah Presiden Jokowi agar 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinonaktif agar tidak dipecat hanya basa-basi.  

Sebelumnya, hasil rapat koordinasi KPK dengan sejumlah institusi, dari 75 pegawai yang di nonaktif, hanya 24 orang yang bakal diangkat menjadi ASN, sisanya bakal dipecat.

Keputusan itu dinilai bertentangan dengan instruski Jokowi yang menghendaki agar tak ada pemecatan 75 pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Saya rasa imbauan Presiden soal 75 pegawai KPK yang gagal TWK itu hanya basa-basi, lip service,” ujar Benny kepada wartawan, Kamis (27/5/2021).

Herman menyebut, Presiden harus membuktikan dirinya ingin tetap memperkuat KPK bukan justru melemahkan. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu).

"Presiden harus menerbitkan Perppu untuk mengubah pasal UU yeng menjadi dasar juridis Ketua KPK memecat 52 pegawainya,” ucap dia.

Selain itu, Benny menilai Ketua KPK Firli Bahuri juga harus membuktikan tak ada upaya pelemahan KPK, dengan cara memeriksa dan menahan sejumlah tokoh yang sudah terbukti korupsi.

"Saat ini publik tunggu langkah tegas Ketua KPK untuk segera periksa jika perlu lngsung menahan sejumlah tokoh yang jelas-jelas sudah ketahuan terlibat dalam sejumlah kasus korupsi. Ini penting untuk menepis tuduhan tanpa 51 orang itu, KPK menjadi lumpuh,” ungkapnya.

Apalagi, Herman menuding pemerintah dan KPK justru sepakat untuk melemahkan KPK lewat pemecatan pegawai. 

"Baik Presiden maupun Ketua KPK diduga kuat berada dalam satu kaki dalam upaya pelemahan KPK, itu saja. Kita menunggu langkah Preiden dan langkah Ketua KPK selanjutnya untuk membuktikan dugaan itu tidak benar. Saya berharap dugaan itu tidak benar,” pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: