Jokowi Akui Ada Tumpang Tindih Data Dana Bansos yang Rugikan Masyarakat

Presiden Jokowi. (Foto: Instagram @jokowi)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2021. Kepada peserta rapat yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan khususnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Jokowi berpesan untuk melakukan pengawalan terhadap akurasi data yang dimiliki pemerintah dengan catatan di lapangan.

"Soal akurasi data yang masih menjadi persoalan, dampaknya kemana-mana," kata Jokowi saat pembuka rapat Kantor Presiden Jakarta, seperti dikutip dari siaran daring, Kamis (27/5/2021).

Cak Imin Berharap Anggaran Bansos Bertambah Rp100 Triliun pada 2025

Jokowi mencontohkan, akurasi data tidak sikron terjadi pada data dana bantuan sosial. Menurut dia, ada data yang tumpang tindih yang berakibat kepada masyarakat penerima.

"Hal itu membuat penyaluran lambat dan tak tepat sasaran, begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya," kritik Jokowi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tiga orang warga Desa Talun, Tuban, Jawa Timur kembalikan dana bansos sebesar 600 ribu per orang. Mereka merasa tak pantas dan masih banyak tetangga mereka yang lebih membutuhkan.

2 dari 2 halaman

Minta BPKP dan APIP Kawal

Jokowi berharap, BPKP dan APIP dapat mengawal data tersebut mulai dari hulu hingga hilir. Jokowi mendorong agar integrasi dan sinkronisasi data bisa lebih baik lagi antara data dimiliki pusat dan daerah.

"Kawal integrasi dan sinkronisasi, basis data antar program ini untuk meningkatkan keandalan data, manfaatkan laboraturium forensik dan data analitik dimiliki," Jokowi menandasi.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Dana Bansos