Special Content: Sudah Banyak Korban, Saatnya Tindak Tegas Penyelenggara Pinjol Ilegal

Literasi jasa keuangan yang masih rendah dianggap sebagai penyebab banyaknya masyarakat yang menjadi korban pinjaman online. Terlebih lagi soal jasa keuangan digital, pengetahuan publik mungkin masih terbatas.

Sosiolog Universitas Indonesia, Daisy Indira Yasmine, ada peran berbagai faktor yang membuat masyarakat terjerat utang pinjol dan tidak bisa mengembalikannya. Literasi digital memang menjadi isu yang perlu ditangani serius oleh pemerintah Indonesia.

"Jadi kita lebih banyak pengguna dari jasa-jasa atau platform-platform yang ada di dalam konteks internet, termasuk pinjaman online ini. Nah, itu kurang literasinya tentang keuangan, tentang bagaimana prosedur kita mendapatkan pinjaman keuangan dan bagaimana menjaga agar tetap aman, terus kemudian konsekuensi-konsekuensi yang bisa dihadapi, itu kurang pengetahuan lebih dalamnya. Jadi yang penting mudah nih, ada alternatif pinjaman lebih mudah," Daisy menjelaskan, ketika dihubungi Liputan6.com.

Daisy berpendapat, budaya konsumtif masyarakat Indonesia juga mendukung maraknya keberadaan pinjaman online ini. Apalagi, dalam kondisi struktural masyarakat Indonesia, tidak ada alternatif untuk pinjaman uang resmi dan dipercaya masyarakat golongan unbankable atau tidak tersentuh bank. Iming-iming penawaran dari penyelenggara pinjaman online di Indonesia yang jumlahnya tidak sedikit, juga membuat masyarakat tergiur.

Karena, kata Daisy, banyak pelaku-pelaku usaha melihat hal ini sebagai peluang usaha, lalu memanfaatkan bagaimana daya konsumtif masyarakat kita yang tinggi. Kemudian alternatif yang kurang untuk bisa berbelanja. Jadi, untuk meningkatkan konsumsi, pinjaman online pun jadi pilihan.

"Atau untuk kebutuhan-kebutuhan lain, jadi jasa ini jadi marak. Jadi, merupakan peluang bisnis bagi pelaku usaha. Itu juga menggiring warga mau memanfaatkan jasa pinjaman online," papar Daisy.

Dia berharap masyarakat lebih meningkatkan daya kritis untuk bisa mengevaluasi ketika hendak menggunakan jasa atau berbelanja atau menggunakan pinjaman online. Daisy juga menyarankan masyarakat memahami term and condition dari fintech dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan pribadi.

"Pemerintah sebagai regulator itu punya perannya, yang kesatu memang melakukan pengawasan terhadap institusi-institusi peminjaman ekonomi ini agar tidak melakukan hal-hal yang ilegal. Kedua adalah memberikan alternatif, sebenarnya. Jasa keuangan yang lebih terpercaya dan terukur. Kan masalahnya kalau dalam konteks pelaku usaha, kalau dia sudah memberikan jasa pinjaman online, sudah ada term and condition-nya, dianggap itu sudah sah secara legal. Persoalannya tinggal, masyarakat mengerti enggak dengan term and condition-nya? Nah berarti peran pemerintah juga tambah, yaitu mengedukasi masyarakat supaya memiliki daya kritis," tuturnya.

Risiko Produk Keuangan

Sementara itu, AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) sendiri mengaku terus melakukan edukasi untuk meningkatkan literasi sosial di masyarakat tentang realitas adanya fintech berizin OJK dan yang ilegal. Sosialisasi dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat punya pengertian tentang manfaat dari produknya dan risikonya. Sebab, setiap produk keuangan tentu ada risiko, konsekuensi, maupun hal dan kewajibannya.

"Haknya dia (peminjam) diberikan informasi dan disetujui jika layak. Kewajibannya apa, membayar dengan komitmen dia, bukan sesuai kemauan penyelenggara tapi komitmen dia. Mau bayar tanggal berapa dan jatuh tempo kapan. Nah, pembayarannya bagaimana itu kan ditentukan sendiri oleh pengguna, dengan alternatif-alternatif yang diberikan oleh fintech," kata Direktur Eksekutif AFPI, Kuseryansyah.

"Kemudian juga masyarakat dengan literasi itu juga tahu bahwa masyarakat harus bijak. Hanya pinjam yang sifatnya personal itu untuk keperluan yang mendesak atau urgent, darurat. Yang kedua, kalau pinjam sebaik-baiknya untuk keperluan yang produktif atau yang punya social impact untuk kita pribadi. Lalu juga harus tahu, kalau pinjam wajib dikembalikan. Mau aturan hukum, mau aturan agama, pinjam-utang itu harus dikembalikan. Nah, kita harus tahu sumber untuk mengembalikan utang itu dari mana," tambahnya.

Setelah adanya edukasi, AFPI mengungkapkan bahwa pengaduan yang mereka terima dari masyarakat terhadap tindakan buruk pinjol ilegal, mulai menurun. "Kalau dulu kami diadukan itu, yang diadukan ke kami 70 persen pinjol ilegal. Kalau sekarang itu 30 persen, masyarakat mengajukan pinjol ilegal itu ke kami," ujarnya.

Kuseryansyah juga menyebut AFPI ikut mendorong masyarakat melapor ke polisi jika ada perlakukan buruk dari pinjol ilegal. AFPI sendiri sering menerima pengaduan dan mereka siap mendukung masyarakat yang melaporkan pinjol ilegal ke polisi.

"AFPI sendiri, kami punya pedoman perilaku, di situ disebutkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kalau anggota kami melanggar, melakukan sesuatu yang dilarang, dia potensi untuk disidangkan di komite etika dan komite etika ini dibentuk terdiri dari lawyer-lawyer dan akademisi yang independen."

Regulasi ketat agar masyarakat tidak lagi menjadi korban pinjol sangat diperlukan. Dalam hal ini, status masyarakat tentu saja sebagai konsumen. Bank Indonesia (BI) sendiri sebelumnya memperkuat ekosistem perlindungan konsumen, terutama di era keuangan digital yang semakin pesat. Hal itu diwujudkan lewat PBI No.22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, yang efektif berlaku sejak 22 Desember 2020.

Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono, menyebutkan, seluruh pihak terkait perlu mendukung dan bekerjasama dalam menciptakan ekosistem perlindungan konsumen yang kuat di Indonesia.

"Penguatan perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh Otoritas dan regulator terkait, sehingga diperlukan sinergi antar Kementerian dan Lembaga guna mendukung implementasi Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (STRANAS-PK) yang telah dicanangkan Pemerintah sejak tahun 2017," jelas Doni di Jakarta, Senin (12/4/2021).

Penguatan kebijakan perlindungan konsumen oleh BI juga dilakukan untuk semakin menyeimbangkan hubungan antara penyelenggara dengan konsumen, menjawab tantangan dan perkembangan inovasi finansial serta digitalisasi produk dan/atau layanan jasa keuangan dan sistem pembayaran. Ketentuan-ketentuan seperti ini diharapkan terus diterbitkan demi menghindari masyarakat menjadi korban dari penyelenggara pinjaman online.

Tidak dipungkiri, teknologi digital saat ini menjadi primadona di semua sektor, khususnya keuangan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga awal Mei 2021, Terdapat 275 financial technology (fintech) di Indonesia, yang didominasi 54% oleh P2P lending, 31% digital financial innovation, 13% fintech payment, dan 1% equity crowdfunding. Jumlah P2P Lending mencapai 147, 101 di antaranya terdaftar OJK, sedangkan 46 lainnya berizin OJK.

Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, pihaknya akan memberikan ruang lebih luas dalam produk-produk teknologi terutama digital keuangan. OJK ingin Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam memberikan layanan digital di semua sektor, khususnya keuangan.

Namun, OJK juga mengklaim mendahulukan kepentingan konsumen, dalam hal ini masyarakat. Wimboh menyatakan, pemahaman masyarakat terhadap produk teknologi dan ketentuan yang berlaku di sektor keuangan, sangat diperlukan.

"Kita juga harus melindungi kepentingan masyarakat, jangan sampai masyarakat tidak paham berkaitan dengan produk teknologi yang suka tidak suka, apabila tidak diserve oleh provider domestik, lembaga keuangan atau bisnis apapun, akan dimasuki produk lain selain dari Indonesia. Karena produk teknologi itu borderless di dalam cyberspace yang tidak bisa diblokade oleh OJK," papar Wimboh dalam sebuah forum di Jakarta pada Selasa (4/5/2021).

Mengenai peran dalam menindak pinjol atau fintech lending ilegal, menurut ekonom INDEF (Institute for Development of Economics and Finance), Enny Hartati, OJK semestinya tidak hanya menjadi sekadar "pemadam kebakaran", tapi juga mampu mengantisipasi.

Verifikasi Penyelenggara Pinjol

Selain itu, Enny menilai, seharusnya ada kerjasama beberapa sektor yang terkait dengan penyelenggara pinjaman online. Tiga sektor yang dimaksud yakni, perbankan, telekomunikasi, dan badan hukum. Dia berpendapat, perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi harus diverifikasi lebih dulu, termasuk aplikasi fintech lending atau pinjaman online.

Verifikasi awal untuk penyelenggara pinjol, kata dia, bisa dimulai dari terdaftar atau berizinnya perusahaan itu di OJK atau tidak. Badan hukum juga bisa memverifikasi, sehingga terdapat double check sebelum aplikasi pinjol bisa beredar di masyarakat.

"Karena kan begini, transaksi yang dilakukan itu kan berbeda dengan pribadi. Jadi, misalnya skala, itu kan berbasis aplikasi ya. Aplikasi kalau ada semacam deteksi dini, jadi aplikasi-aplikasi yang terhubung dengan jasa provider dan juga izin usaha yang diperoleh ini digunakan untuk jasa-jasa keuangan, mestinya ada semacam mitigasi risiko dari awal, mestinya bisa dicegah," ujar Enny ketika dihubungi Liputan6.com.

"Jadi tidak sekadar menyalahkan bahwa ini kan ilegal. Lalu, yang mengawasi ilegal ini siapa? Kan pertanyaan masyarakat begitu," tambahnya.

Enny menyarankan agar aplikasi pinjol yang belum memperoleh izin dari OJK, dilarang mendapat akses, baik oleh pihak provider maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Itu bisa menjadi mitigasi awal supaya masyarakat tidak terjebak pinjol ilegal.

"Jadi tidak hanya sekadar disebut itu ilegal. Itu risiko masyarakat. Tidak bisa seperti itu. Karena masyarakat ini kan secara umum tidak tahu persis mana yang legal dan ilegal," ucap wanita berhijab ini.

Dia menekankan, ketika masyarakat menjadi korban, pemerintah tidak boleh lepas tangan dengan alasan bahwa karena korban berurusan dengan pinjol ilegal. Pemerintah sebagai otoritas berwenang harus berupaya optimal melakukan mitigasi agar tidak muncul pinjol ilegal.

"Jadi ketika ada yang ilegal, bukan hanya ditutup tapi juga dihukum. Tetapi juga sekaligus untuk mencegah supaya ada tidak muncul marak ilegal, itu mestinya kalau itu benar-benar tidak legal, pihak-pihak terkait seperti tadi, penyedia provider dan pemberi izin usaha itu ya jangan dikasih kalau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan OJK. Dan OJK pun jangan hanya jadi pemadam kebakaran. Mereka harus bisa menciptakan sebuah sistem di mana bisa menjadi early warning bahwa kalau tidak legal maka praktek-praktek seperti itu tidak bisa beroperasi."

Supply and Demand

Namun, Enny tidak memungkiri, kesadaran dan pemahaman masyarakat sangat diperlukan soal layanan sektor keuangan digital, dalam hal ini pinjaman online. Seringkali, masyarakat abai dan ingin yang instan untuk urusan dana.

Masyakarat diminta untuk membaca seluruh persyaratan secara rinci dari fintech lending sebelum mengajukan pinjaman uang. Menjamurnya pinjol, menurut Enny, juga memang karena ada supply and demand, serta lemahnya pengawasan dan payung hukum.

"Jadi masyarakat tidak mengecek terlebih dahulu apakah pinjol yang mereka akan gunakan jasanya ini legal atau tidak, yang penting mereka cepat mendapatkan duit. Dari sisi masyarakatnya yang ingin instan. Ini yang terus menerus berulang dan berulang," terangnya.

"Sebenarnya, pinjol yang legal memudahkan masyarakat yang tidak tersentuh bank atau unbankable. Cuma, bagaimanapun, namanya orang pinjam duit, itu ada persyaratannya, ya seperti kemampuan bayar dan sebagainya. Itu kan ketat, tapi seperti di bank, ada prudencial banking, begitu. Ada semacam tingkat kemampuan bayar dan sebagainya. Kalau tidak mampu bayar ya pasti tidak dikasih walaupun fintech."

Sebagian masyarakat yang terjerat pinjol ilegal memang karena tidak mau atau tidak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta pinjol legal. Faktor ini pula yang membuat pinjol ilegal sulit diberantas, karena memang ada permintaannya.

"Jadi, ini dua sisi. Jadi kenapa muncul ilegal, ya karena ada demand dari masyarakat-masyarakat yang sebenarnya tidak kapabel tadi. Misalnya, dia sudah punya lebih dari 3-4 kredit, pasti tidak dikasih sama fintech legal yang lain, sehingga dia pasti dari sisi di izin kelayakannya, tidak layak, nah dia maksain dan terjebak kepada yang ilegal."