Drama Rapor Merah Penanganan Covid-19 di Jakarta

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mengaku prihatin atas penilaian Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terhadap penanganan Covid-19 di Jakarta. Ibu kota mendapatkan nilai E penanganan Covid-19, terburuk di antara seluruh daerah di Indonesia.

Penilaian penanganan Covid-19 itu disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dalam rapat bersama Komisi IX DPR, pada Kamis kemarin, 27 Mei 2021.

Menurut Zita, perlu ada faktor-faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan Kementerian Kesehatan menilai penanganan pandemi pada sebuah daerah.

"Di Jakarta, kita tidak bisa hanya menilai dari angka penularannya, harus nilai dari segala sisi," ujar Zita, Jumat (28/5/2021).

Politikus PAN itu menyatakan bahwa kualitas respons tenaga kesehatan (nakes) di ibu kota dalam menangani Covid-19 sangat baik. Selain itu, persentase angka kesembuhan pasien Covid-19 di ibu kota terus meningkat, sementara angka kematian menurun.

Data per 27 Mei 2021, angka kesembuhan di ibu kota mencapai 95,7 persen, sedangkan angka kematian meninggalnya sebesar 1,7 persen. "Ini lebih baik dari yang lain," kata Zita.

Menurut dia, penilaian yang diberikan Kemenkes tersebut justru dapat melukai nakes yang tengah berjuang menangani pandemi Covid-19.

"Sekalipun penularannya meningkat, tapi tidak bisa dikatakan nilai E, itu melukai banyak perasaan tenaga kesehatan di ibu kota," sambungnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI, Idris Ahmad, mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar kembali meningkatkan kuantitas testing dan tracing Covid-19. Menurut dia, penilaian Kemenkes sepatutnya menjadi acuan Pemprov DKI agar tidak lengah menangani pandemi.

"Pak Gubernur tidak boleh hanya bangga dengan jumlah tes dan fasilitas kesehatan, perlu serius membenahi kemampuan tracing dan isolasi," ujar Idris Ahmad, Jumat (28/5/2021).

Idris menuturkan, Pemprov DKI perlu merespons rapor buruk dari Kemenkes dengan pengetatan aturan secara merata, mulai dari tingkat RT/RW, tempat kerja, maupun tempat rekreasi dan pusat perbelanjaan.

Bahkan, kata dia, kebijakan rem darurat bisa menjadi pertimbangan agar penanganan Covid-19 di Ibu Kota dapat terkendali.

"Jakarta perlu mempertimbangkan menarik rem darurat untuk meredam infeksi penularan Covid-19, sehingga mereka yang baru kembali dari luar Jakarta tidak menularkan virus ke warga yang tidak turut mudik," ucap Idris.

"Dan tingkatkan kapasitas jumlah SDM dan anggaran puskesmas hingga kelurahan sebagai garda depan pengendalian Covid, ” tambahnya.

Idris memaparkan saat ini semakin banyak RT yang memasuki zona merah dan zona oranye, sehingga terpaksa melakukan micro lockdown, belum lagi ditemukan RT di Cilangkap, Jakarta Timur, dengan kasus positif berjumlah lebih dari 100 orang.

Pada level provinsi, jumlah kasus positif DKI Jakarta meningkat sebesar 40 persen dalam satu pekan terakhir. Keterisian Wisma Atlet juga meningkat 6 persen pascalibur Lebaran 2021.

“Arus balik belum berakhir, masih banyak pemudik yang belum kembali dan mayoritas belum menjalani pemeriksaan swab antigen. Jika tidak segera dilacak dan diisolasi, maka klaster tersebut akan menyebar sehingga pada akhirnya timbul tsunami kasus Covid-19 di Jakarta,” kata Idris.

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin meminta maaf terkait penilaian E yang sempat diberikan lembaganya terhadap penanganan Covid-19 di DKI Jakarta. Penilaian tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, pada Kamis, 27 Mei 2021.

"Saya menyampaikan permohonan maaf dari saya pribadi dan sebagai Menteri Kesehatan atas kesimpangsiuran berita yang tidak seharusnya terjadi," katanya dalam konferensi pers, Jumat (28/5/2021).

Dia menyebut, penilaian yang disimpulkan berdasarkan indikator pengendalian Covid-19 seharusnya tidak menjadi ukuran kinerja provinsi, seperti DKI Jakarta. Indikator, idealnya menjadi penilaian terhadap risiko sebuah daerah terhadap Covid-19.

Mantan Wakil Menteri BUMN ini mengatakan, DKI Jakarta telah melakukan yang terbaik dalam pengendalian Covid-19. Hal itu ditandai dengan testing Covid-19 di DKI Jakarta merupakan tertinggi di Indonesia.

Selain itu, vaksinasi Covid-19 terhadap lansia di atas 60 tahun juga merupakan tertinggi di DKI Jakarta. Bahkan, saat ini, persentase vaksinasi terhadap lansia sudah lebih dari 60 persen.

"Indikator risiko ini tidak seharusnya menjadi penilaian kinerja apalagi di salah satu provinsi yang sebenarnya adalah provinsi terbaik dan tenaga kesehatannya juga sudah melakukan hal-hal yang paling baik yang selama ini mereka bisa lakukan," ujarnya.

Tak ingin memicu kesalahpahaman, Menkes kemudian menjelaskan bawa nilai penanganan Covid-19 yang disampaikan lembaganya merupakan indikator risiko untuk melihat persiapan daerah dalam menghadapi lonjakan kasus usai libur Lebaran 2021.

Dia menegaskan bahwa indikator risiko bukan penilaian kinerja daerah dalam penanganan Covid-19.

"Data-data dan angka merupakan indikator risiko pedoman WHO yang baru yang digunakan sebagai analisa internal di Kementerian Kesehatan untuk melihat persiapan kita menghadapi lonjakan kasus sesudah liburan lebaran kemarin," ujar Budi.

Bukan hanya itu, dia menyebut indikator risiko ini juga digunakan untuk melihat laju penularan pandemi dan bagaimana kesiapan daerah dalam merespons. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui intervensi dan bantuan apa yang harus dilakukan dalam penanganan Covid-19.

"(Kita) sendiri masih mendalami apakah ada faktor-faktor lain yang perlu kita lihat berdasarkan pengalaman sebelumnya untuk bisa memperbaiki respons atau intervensi kebijakan, ataupun program yang kita bisa lakukan untuk mengatasi pandemi ini," jelasnya.