Pimpinan Tetap Lantik Pegawai KPK Jadi ASN, Penyelidik: Pembangkangan UU

Liputan6.com, Jakarta Penyelidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al Rasyid heran dengan sikap pimpinan yang tetap melantik 1.271 pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). Apalagi, menurut Harun, tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi dasar pelantikan masih menjadi polemik.

Di mata Harun, tindakan KPK yang tetap melantik para pegawai menjadi ASN merupakan bentuk pembangkangan terhadap undang-undang, Presiden Joko Widodo, dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU KPK.

"Kengototan dan pembangkangan terhadap undang-undang, arahan presiden, dan putusan MK semakin menunjukkan kepada kita semua, bahwa mereka tidak taat pada aturan," ujar Harun dalam keterangannya, Selasa (1/6/2021).

Harun menilai para pimpinan KPK seolah tak memiliki hati nurani. Padahal sebagian pegawai yang lulus TWK meminta penundaan pelantikan sebagai bentuk solidaritas kepada 75 pegawai yang tak lulus TWK.

"Apalagi bila bicara tentang hati nurani rakyat, mereka menutup mata dan telinganya rapat-rapat hanya ingin menunjukkan bahwa pimpinan utamanya Firli Bahuri punya kuasa," kata dia.

Diketahui, sebanyak 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjadi aparatur sipil negara (ASN). Ketua KPK Firli Bahuri memimpin langsung pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Gedung Juang KPK, Selasa (1/6/2021).

Secara simbolis, pegawai KPK yang langsung dilantik menjadi ASN diwakili Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Keduanya lantas mengucap sumpah jabatan yang dipimpin Firli.

"Sebelum saya mengambil sumpah janji pengambilan sumpah kepada Saudara Cahya dan Pahala. Apakah Saudara beragama Kristen? Apakah Saudara bersedia saya ambil sumpah?" tanya Firli dalam upacara pelantikan.

Saksikan video pilihan di bawah ini: