Penyidik Herbert Nababan: 16 Tahun di KPK, Dicap Tak Berpancasila dalam 2 Jam?

Mau tidak mau, Herbert dan seluruh pegawai KPK akhirnya wajib mengikuti TWK yang difasilitasi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Herbert meyakini bahwa tes ini adalah perintah UU No.19 Tahun 2019 yang telah berlaku dengan seluruh kontroversinya.

"Sebagai orang hukum, saya harus taat hukum. Menjadi ASN itu bukan kami yang meminta, itu perintah undang-undang," kata Herbert.

Herbert juga masih meyakini bahwa dalam butir dan turunannya perintah beleid tersebut tidak akan merugikan pegawai KPK dalam alih statusnya.

Begitu pun bunyi putusan Mahkamah Konstitusi hingga perintah Presiden Joko Widodo yang kembali menegaskan untuk jangan sampai merugikan dan menghilangkan hak-hak pegawai KPK dengan alih status ASN.

Namun faktanya, Herbert bersama 75 pegawai lain yang dinyatakan nonaktif sudah dinyatakan nonaktif. Surat Keputusan (SK) dari atasannya sudah sampai ke tangannya sejak 17 Mei 2021.

"Surat itu ditandatangani 7 Mei, sampai ke saya 17 Mei, telat 10 hari, menyatakan saya nonaktif dan menyerahkan seluruh tanggung jawab saya sebagai penyidik ke atasan saya langsung," ujar Herbert.

"Jadi sebenarnya ini tes apa? Apakah Firli melawan hukum dan perintah Presiden? Apakah Firli memiliki presiden lainnya yang harus ditaati perintahnya?" heran dia.

Usai mendapat surat itu, Herbert pun menegaskan hal itu kepada atasannya. Namun, sangat disayangkan atasannya pun tidak bisa menjawab secara jelas.

"Saya challenge atasan saya. Ini maksudnya seperti apa, menyerahkan tanggung jawab langsung kepada atasan? Tapi dia pun bingung," papar Herbert.

Herbert mengaku, sebelum dinonaktifkan, dia tengah menyidik sebuah kasus yang mendapat atensi nasional karena diduga menyeret sejumlah nama besar. Namun, sebab alasan kerahasiaan Herbet tidak bisa mengatakannya. Dia pun hanya bisa berharap kasus tersebut bisa tuntas meski andilnya kini ditangguhkan.

"Harapan untuk pemberantasan korupsi itu akan selalu ada. Namun, jika orang-orang yang berintegritas sudah disingkirkan, tentu kita tidak bisa banyak berharap," Herbert memungkasi.

Selama kariernya di KPK, Herbert tercatat banyak menangani kasus besar yang mendapat atensi nasional. Berikut rekam jejak dari sepak terjang Herbert sebagai penyidik senior di KPK:

1. Simulator SIM

2. Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf).

3. Gubernur Banten (Ratu Atut).

4. Bupati Nganjuk

5. Bupati Subang (Ojang Suhandi dan Bupati nerikutnya Imas).

6. Wali Kota Malang dan 42 Anggota DPRD Kota Malang.

7. Wali Kota Madiun (Bambang Irianto).

8. Pembangunan IPDN pada Kemendagri.