Anggota Komisi I DPR Minta Prabowo Transparan Jelaskan Pembelian Alutsista

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon berharap keterbukaan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menjelaskan rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Sebab sampai saat ini, kata Effendi, anggota dewan belum mendapatkan penjelasan mengenai hal tersebut.

"Kita berpikir positif lah. Ya gimana pun ini saya melihat terobosan dari Menhan mengatasi kebuntuan dalam modernisasi TNI. Tapi di lain sisi kita perlu keterbukaan, akuntabel, dan semuanya harus terpapar dengan baik," ujar Effendi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Politikus PDIP ini menuturkan, Prabowo perlu menjelaskan mekanisme pembiayaan pembelian alutsisa. Sebab disebutkan pembiayaan 25 tahun menjadi 2,5 tahun.

"Nah mekanisme ini yang ingin kita dengar, bagaimana sumber pembiayaan, ada siapa lendernya, apakah ini IMF apalah World Bank, nah itu yang perlu dijelaskan oleh beliau," ucap Effendi.

Dasar hukum pembelian alutsista melalui Perpres juga perlu dipertanyakan. Sebab sistem pembentukannya hanya segelintir yang tahu. Juga PT TMI yang disebut ditunjuk sebagai vendor perlu diklarifikasi apakah berafiliasi dengan partai tertentu.

"Saya tanya kenapa dalam bentuknya Perpres. Itu kan mekanisme Musrenbang di TNI itu sudah baku itu untuk suatu Renstra itu. Tapi ini kok top down. Hanya segelintir saja yang tahu, hanya partai tertentu saja yang tahu. Apakah PT ini berafiliasi pada partai tertentu, ya kita akan tanya nanti. Saya tidak mungkin jawab di sini, beliau yang jawab lah," ucap Effendi.

Saksikan video pilihan di bawah ini: