Data BPJS Kesehatan Bocor, RUU Perlindungan Data Pribadi Penting Segera Disahkan

Liputan6.com, Jakarta Komisi I DPR mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika segera bertindak menyusul kebocoran data BPJS Kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah. Terkait kasus kebocoran data-data pribadi yang masih terjadi, Anggota Komisi I DPR RI Rizki Natakusumah menganggap bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) sangat penting untuk segera disahkan.

"Kita sangat menyayangkan atas kebocoran data pribadi masyarakat. Lagi-lagi dalam jumlah fantastis. Yang terakhir data pemerintah, dalam hal ini BPJS Kesehatan," ungkap Rizki, saat mengajukan interupsi pada Rapat Paripurna DPR RI, Senin (30/5/2021).

Ia berharap Kemeninfo bergerak cepat membangun sinergi dengan lembaga cyber Polri dan sandi negara.

Politisi Partai Demokrat ini, menambahkan bahwa kebocoran data pribadi sangat sering terjadi. Kebocoran ini tentu sangat mencoreng nama baik Indonesia. Untuk itu, masyarakat agar berhati-hati.

"Terkait kebocoran data pribadi, menurut saya tidak ada solusi lain selain DPR dan pemerintah menetapkan UU PDP sesegera mungkin," harap Rizki.

2 dari 2 halaman

RUU Perlindungan Data Pribadi

Di Komisi I sendiri, ungkapnya, masih membahas RUU PDP ini. Masih ada perbedaan prinsipil antara DPR dengan pemerintah, terutama menyangkut pembentukan lembaga otoritas data pribadi yang independen.

"Kebocoran data pribadi masyarakat dari BPJS Kesehatan harus menjadi pencerahan untuk seluruh pihak bahwa masalah ini bisa datang dari pihak swasta maupun pemerintah," kilah Rizki lagi.

(*)

BPJS Kesehatan
Perusahaan
BPJS Kesehatan merupakan salah satu badan hukum yang bertugas menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Lihat Selengkapnya
BPJS Kesehatan
Komisi I DPR RI
DPR RI
RUU Perlindungan Data Pribadi
Kominfo