5 Hal yang Disampaikan Firli Bahuri Saat Lantik Pegawai KPK Jadi ASN

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut, nasib 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama.

"Saya ingin sampaikan kemarin saya jelaskan kepada seluruh pegawai yang hadir di pertemuan kami. Pimpinan KPK sudah memperjuangkan kawan-kawan kami. Saya tidak ingin mengulang hari ini, apa yang harus kami kerjakan dan perwakilan juga mendengarkan. Hari ini kami selesaikan sebanyak 1.271 pegawai. Bagaimana yang 75 pegawai? Tentu menjadi PR kami bersama," kata Firli di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 1 Juni kemarin.

Firli pun menegaskan bahwa tidak ada upaya menyingkirkan siapapun di lembaga antirasuah itu.

"Saya agak heran kalau ada kalimat ada upaya menyingkirkan, saya katakan tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapapun," katanya saat jumpa pers di KPK, Jakarta, Selasa.

Firli menegaskan, semua pegawai yang mengikuti TWK di tes dengan alat ukur yang sama. Pertanyaan dan modulnya juga tidak berbeda.

"Kenapa saya pastikan itu? karena tes wawasan kebangsaan yang dilakukan diikuti oleh 1.351 pegawai dengan ukuran sama, instrumen yang sama, alat ukurnya sama, waktu mengerjakan sama, pertanyaannya sama, modulnya sama, hasilnya memenuhi syarat 1.271. Yang tidak memenuhi syarat 75," tuturnya.

Dia menambahkan, semua pegawai yang ikut TWK dilakukan dengan kriteria dan sesuai syarat, mekanisme dan prosedur. Sehingga, hasil akhirnya tak ada yang memenuhi dan tidak memenuhi syarat.

Diketahui bahwa hasil rapat koordinasi (rakor) pada hari Selasa, 25 Mei 2021 dari total 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK, 24 orang di antaranya masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Sementara itu, 51 pegawai lainnya tidak dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan dan tidak dapat bergabung kembali ke KPK.

"24 (orang) gimana? Kami sudah bekerja, dan sesuai rapat 24 Mei 2021 di BKN (Badan Kepegawaian Negara) kita bahas, bagiamana solusi terbaik bagi mereka. Yang diberikan kesempatan akan ikuti bela negara," katanya saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 1 Juni 2021. 

Menurutnya, untuk menyelesaikan persoalan ini KPK harus menggandeng pihak lain. Pegawai yang tak lulus TWK itu akan diberi semacam pendidikan dan latihan.

"Itu harus bekerja sama dengan pihak lain. Tak ada kita bisa menyelesaikan persoalan sendiri. Diklat nanti kita bekerja sama," ucapnya.

Firli mengatakan, pihaknya sudah membahas hal ini dengan Kementerian Pertahanan. 24 orang yang tak lulus TWK itu akan ditanyakan kesediaan ikut bela negara atau tidak.

Dihadapan para pegawai KPK yang dilantik Selasa, 1 Juni kemarin, Ketua KPK Irjen Firli Bahuri meminta seluruh pegawai yang dilantik memiliki semangat Pancasilais.

"Semangat Pancasilais untuk mewujudkan tujuan negara, inilah yang terus kita junjung dan kita wujudkan. Kita segenap anak bangsa yang diberi mandat bekerja di KPK terus berupaya mewujudkan tujuan negara tersebut dengan semangat pancasils melalui upaya-upaya pemberantasan korupsi," katanya di Aula Juang Gedung KPK, Jakarta, Selasa. 

Firli menyebut, guna mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi dalam menjalankan tugas, KPK mempunyai visi bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju.

Dia bilang, untuk mewujudkan visi tersebut, KPK menetapkan 4 misi di antaranya meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem, pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintah yang antikorupsi.

Dalam sambutannya, lebih lanjut Firli mengajak insan KPK menjiwai Pancasila dan tak terpengaruh dengan kekuasaan apa pun.

"KPK berpedoman teguh terhadap nilai-nilai Pancasila agar tetap istikamah, independen, dan bebas dari pengaruh kekuasaan apa pun dan mana pun dalam melaksanakan tugasnya," ujar Firli, Selasa, 1 Juni 2021.

Firli juga mengajak seluruh insan KPK untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan kepastian hukum terhadap sesama.

Firli mengatakan tiap tindakan pegawai KPK harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Hal itu diperlukan agar independensi pegawai KPK tidak tergerus. Firli mengatakan independensi KPK harus tetap ada meski telah menjadi ASN.

Menurut Firli, pegawai KPK tidak boleh berkhianat saat bertugas karena menumpu harapan masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bisa membuat pegawai KPK menjaga kepercayaan itu.

Daffa Haiqal