HEADLINE: Heboh Rencana Anggaran Alutsista TNI Rp 1.750 Triliun, Skema Pinjaman Asing?

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, besaran pendanaan tersebut masuk akal jika memang untuk lima tahun renstra.

"Cuma masalahnya cukup lama Kemenhan tidak memberikan pernyataan soal angka itu. jadi apakah itu sudah fix atau masih bisa berubah dan disesuaikan dan masih dalam pembahasan. Itu kan bisa mengurangi spekulasi sejauh ini," kata Khairul kepada Liputan6.com, Rabu (6/2/2021).

Soal rencana pendanaan dari luar negeri, dia berharap Kemenhan selalu mengedepankan prinisp kehati-hatian serta akuntabilitas. Pasalnya ini akan menjadi beban negara nantinya.

"Jadi kalau skema pinjam luar negeri ini sebagai the only solution paling masuk akal untuk modernisasi alutsista, tentu harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan juga bagaimana bebannya tidak terlalu berat," jelas Khairul.

"Artinya begini, bagaimana pemerintah bisa memperoleh pinjaman dengan bunga rendah, tenornya panjang," lanjutnya.

Soal belanja alutsista di tengah pandemi Covid-19 ini menurutnya tak bisa diukur secara fisik. Karena sifat tantangan dan ancaman yang akan dihadapi tidak faktual serta jangka panjang.

"Katakanlah kita belanja hari ini sebenarnya dilakukan untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk di masa depan karena kenapa? Belanja hari ini kita harus prediksi potensi ancaman. kita belanja hari ini bukan buat besok, misal kita pesan kapal selam hari ini datangnya 2 sampai 4 tahun lagi, sehingga pesan lebih awal bisa menjawab kebutuhan lebih awal," ungkap Khairul.

Menurutnya, jika dibandingan dengan PDB Indonesia, belanja pertahanan hanya mencapai 0,8% dari PDB tersebut. Bahkan sudah ditingkatkan dengan skema APBN, yang semakin jelas tidak mungkin bisa berbagi dengan sektor lain yang tidak bisa ditinggalkan seperti pendidikan dan kesehatan.

"Jadi skema pinjaman ini yang digunakan. Dan dengan angka sekitar tenor 25 tahun, itu masih masuklah," jelas Khairul.

Menurut dia, nilai Rp 1.700 triliun tersebut sebenarnya tidak akan menghambat pembangunan sektor lain. "Kalau sektor lain meningkat, otomatis kemampuan kita untuk membayar beban utang juga akan lebih bisa lagi. Jadi kita tak bisa memandang anggaran itu parsial," kata Khairul.

Senada, Peneliti Marapi Advisory & Consulting Bidang Keamanan dan Pertahanan Beni Sukadis juga melihat mekanisme pinjaman dari luar negeri wajar saja.

"Kita melakukan pinjaman dari bank atau jasa keuangan luar negeri dan biasanya bank itu direkomendasikan oleh otoritas dari negara produsen Alutsista," kata Beni kepada Liputan6.com, Rabu (6/2/2021).

Dia melihat Menteri Pertahanan Prabowo memang terkesan ambisius, tapi itu bukan hal yang mustahil. Sehingga memang perlu berkoordinasi dengan Bappenas, Menkeu sebagai kunci untuk bisa melakukan pinjaman luar negeri.

"Sejauh ini Kementerian Keuangan tengah melaksanakan seleksi terhadap calon peminjam PLN untuk modernisasi alutsista Kementerian Pertahanan," ungkap Beni.

Menurutnya, pengadaan alutsista ini sesuai dengan kebijakan umum pertahanan dengan melihat kondisi lingkungan strategis, dan geopolitik.

Selain itu, kondisi alutsista yang dimiliki hanya sekitar 60% saja yang bisa siap. Bahkan sudah banyak tua, meskipun terkesan dilakukan saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19.

"Yang mana pembelian itu memerlukan waktu yang panjang sehingga penjajakan dan proses pengadaan alutsista sudah dan sedang berjalan tidak akan serta merta alutisista akan datang dalam 1 tahun ke depan. Mungkni saja 2 atau 3 tahun lagi kalau kontrak sudah ada, hingga kini saya belum lihat ada kontrak yang ditandatangani terkait pembelian pesawat tempur, kapal selam atau lainnya," kata Beni.

Dia menyebutkan, apapun yang namanya utang jelas membenani APBN. "Namun yang harus dilihat yaitu apakah proses mekanisme pengadaan ini sesuai dengan kemampuan sumber daya keuangan atau APBN kita saat ini. Ini yang harus dilihat secara detail lagi, apa saja alokasi yang menjadi prioritas Menkeu dalam pengadaan alutsista tersebut," jelas Beni.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan ketegasan parlemen mendukung dan mendorong terpenuhinya kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI demi menjaga kedaulatan bangsa dan negara Indonesia.

"DPR RI mendukung dan mendorong kebutuhan alutsista untuk Republik Indonesia harus sesuai karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman yang dihadapi," kata Puan di Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Dia menyampaikan hal itu sekaligus untuk menanggapi rancangan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam). Rancangan itu menuai perhatian luas karena nilai anggarannya mencapai Rp 1.788 triliun.

Menurut Puan, rancangan Alpalhankam itu akan dibicarakan DPR RI melalui Komisi I. Dia menilai kebutuhan alutsista TNI harus diperbarui dan dimodernisasi dengan merujuk pada rencana strategis Minimum Essential Force (MEF) yang akan berakhir pada 2024.

"Akan kami bicarakan melalui Komisi I, apa sih yang dibutuhkan oleh TNI? Nggak bisa lagi pengadaan alutsista tidak sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah negara," ujarnya.

Puan menegaskan, pemenuhan kebutuhan alutsista harus disesuaikan degan kebutuhan dan karakteristik negara dan bukan membeli alat bekas.

"Harus sesuai karakteristik, potensi ancaman, dan geopolitik. Sejak peristiwa KRI Nanggala, saya minta dan usulkan agar alutsista apa yang akan kita beli bukan barang bekas," sambung putri mendiang Taufiq Kiemas ini.

Dia menegaskan, DPR RI mendukung upaya membangun kekuatan TNI untuk melaksanakan pertahanan negara. Menurut Puan, salah satu upaya negara untuk memenuhi ketersediaan peralatan pertahanan adalah dengan memperkuat industri pertahanan sesuai UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

"Kekuatan pertahanan negara juga sangat membutuhkan sumber daya manusia, prajurit TNI yang tidak hanya andal tetapi juga memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi," pungkasnya.