Nasib Bupati Alor: Berseteru dengan Risma Berujung Pencabutan Dukungan dari PDIP

Liputan6.com, Jakarta Jagat maya dihebohkan dengan video yang menggambarkan Bupati Alor Nusa Tenggara Timur, Amon Djobo memarahi dua staf Kementerian Sosial (Kemensos) dan menyindir Menteri Sosial Tri Rismaharini. Amon kesal karena pembagian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk warga Alor tidak melibatkan pemerintah daerah.

Aksi Amon memarahi dua staf Risma itu terekam dalam video berdurasi 3 menit 9 detik. Dia menuding Kemensos tak menghargai pemerintah daerah karena penyaluran berbagai bantuan untuk masyarakat justru diberikan ke Ketua DPRD Alor.

"Sembarang saja, jangan pakai politik-politik model begitu. Dia enggak tahu proses bantuan, pola penanganan atau teknis penanganan bantuan ini sampai di bawa. Mulutnya lebih cepat dari pikiran, pejabat apa model begitu tuh, menteri model apa tuh menteri model begitu," kata Amon sebagaimana dilihat dari video itu, Rabu 2 Juni 2021.

Staf Kemensos hanya duduk dan terdiam mendengar caci maki dari Bupati Alor. Mereka disuruh pulang kembali ke Jakarta. Dalam video itu, Amon bahkan membandingkan Tri Rismaharini dengan mantan Mensos Khofifah Indar Parawansa.

Rupanya, peristiwa itu terjadi pada pertengahan April 2021 pasca bencana badai Seroja. Amarah Amon bermula karena adanya kesalahan dalam tata kelola dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak bencana badai Seroja.

Saat itu, pegawai Kemensos datang untuk melaporkan bahwa mereka membawa bantuan untuk korban meninggal akibat badai Seroja, jumlahnya Rp 15 juta per orang.

"Saya marah karena mereka langkahi pemerintah daerah, hanya karena kepentingan politik. Kita kerja ini bukan karena politik, ini bencana kemanusiaan bukan bencana politik," jelas Amon kepada wartawan.

Kemarahan Amon ternyata dipicu karena ketidakharmonisan hubungan kemitraan antara dirinya dengan Ketua DPRD Kabupaten Alor. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun meminta Gubernur NTT Viktor Laiskodat menyelesaikan perselisihan tersebut.

"Iya (awal mula dari ketidakharmonisan), sebab itu kita sudah layangkan surat ke Gubernur NTT untuk fasilitasi permasalahan Bupati Alor dengan DPRD Alor," ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik.

Sementara itu, Tri Rismaharini atau Risma menjelaskan bahwa bantuan ke Alor bukan berupa Program Keluarga Harapan (PKH), melainkan bantuan untuk bencana. Kemensos, kata dia, ingin bantuan itu segera disalurkan untuk masyarakat terdampak bencana.

Namun, Risma menyebut sejumlah pihak tak dapat dihubungi karena putusnya jaringan komunikasi akibat bencana. Kala itu, Risma menyatakan dirinya hanya berhasil menghubungi Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek.

"Saya tidak ada punya niat apa pun terus begitu barang tidak bisa masuk. Beliau (Ketua DPRD), menawarkan 'Bu, itu ada paket dari dolog yang ibu bisa ganti karena kita tidak bisa merapat bantuan karena cuacanya buruk sehingga Syahbandar tidak bisa melaut, kapal-kapal semua berhenti'. Kemudian, 'Oke Bu, tidak apa-apa dari dolog nanti kami bayar'," ungkap Risma.

Saksikan video pilihan di bawah ini: