Rizka Anungnata, Pemburu Harun Masiku yang Tersingkir karena Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Rizka mengaku, hingga tahun 2016, dirinya kerap bekerja bersama Novel Baswedan. Rizka saat itu masih menjadi anggota satgas yang dipimpin oleh Novel. Pada tahun 2016 itu juga lah dirinya diberikan kesempatan menjadi Kasatgas.

Seperti saat menangani kasus korupsi mafia hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjerat Hakim MK saat itu, Akil Mochtar, dia masih menjadi anggota satgas yang dipimpin Novel Baswedan.

"Kasus pengadaan alquran, kasus yang melibatkan Mafia Hukum di MK Akil Mochtar, bareng Bang Novel, saya selalu tandem sama beliau, kasus yang melibatkan pengadaan e-KTP juga," kata dia.

Sejak awal pengusutan kasus megakorupsi e-KTP hingga menyeret Ketua DPR RI saat itu, Setya Novanto, Rizka mengaku kerap menemani Novel Baswedan dalam bekerja. Dalam beberapa kesempatan perbincangan dengannya, Rizka selalu menyatakan penanganan kasus di KPK bukan pekerjaan individual, melainkan kerjasama sebuah tim.

"Iya bersama, kami tim, kami bekerja sebagai tim. Karena sejatinya memang kita bergerak bersama-sama sebagai satu kesatuan tim," kata dia.

Rizka menyebut, kasus besar lainnya yang turut dia tangani adalah kasus yang melibatkan Ratu Atut Chosiyah dan adiknya, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan.

Rizka juga salah satu penyidik yang menangani kasus mafia hukum di Mahkamah Agung (MA) yang menjerat Sekretaris MA Nurhadi. Dari awal kasus hingga pengembangannya dan menyeret nama Nurhadi, Rizka mengaku dia dan tim penyidik lainnya yang mengusut.

Terkait dengan gelaran operasi tangkap tangan (OTT), Rizka mengaku dirinya dan tim yang mengungkap adanya korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dia dan tim penyelidik lainnya mengungkap adanya tindak pidana suap ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur di KKP.

Rizka dan tim yang menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo beserta istrinya, Iis Rosita Dewi dan jajaran di KKP dari Bandara Soetta menuju markas antirasuah. Edhy ditangkap usai lawatannya ke Amerika Serikat.

"Kasus benur, saya dan tim penyelidik yang menangkap di Bandara Soetta," kata dia.

Rizka juga merupakan Kasatgas yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan ke lembaga antirasuah melalui OTT. Namun nahas, saat operasi senyap ini, Rizka dan tim penyelidik lainnya harus kehilangan calon anggota legislatif Fraksi PDIP Harun Masiku.

Padahal, saat itu buruannya, Harun Masiku sudah terdeteksi keberadaannya. Namun Rizka tak mengungkap di mana keberadaan Harun Masiku saat itu. Kini Harun Masiku menjadi buronan KPK.

Lembaga antirasuah juga sudah berkirim surat ke Interpol agar mengeluarkan red notice terhadap Harun Masiku.

"Kasus OTT-nya Harun Masiku, tapi saya bukan penyidiknya, saya penyelidik yang OTT-nya," kata dia.

Tak hanya itu, dia juga salah satu penyidik yang mengungkap kasus suap terhadap penyidik KPK asal Polri Stepanus Robin Pattuju. Dalam kasus ini juga menjerat Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

"Terakhir itu kasus yang melibatkan Wali Kota Tanjungbalai dan Stepanus Robin Pattuju," kata dia.

Dalam akun Twitter pribadi Novel Baswedan menyebutkan jika yang mengungkap kasus ini adalah penyidik Ambarita Damanik, Rizka Anungnata, Yudi Purnomo Harap, dan Novel sendiri.

Namun sayang, keempatnya merupakan penyidik yang tak lulus TWK dan tak diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada 1 Juni 2021 kemarin.

Dalam kasus yang menjerat Robin dan Syahrial ini, terseret juga nama Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Lili disebut berkomunikasi dengan Syahrial saat berkas kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemkab Tanjungbalai berada di atas meja kerjanya. Namun Lili pernah membantahnya.

Kini, Rizka yang tengah menangani kasus besar dengan melibatkan orang-orang besar ini dibebastugaskan melalui Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 yang ditandatangani Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri. SK tersebut tertanggal 7 Mei 2021.

Untuk kasus benur, jika masih memiliki kewenangan di penyidikan, menurut Rizka masih ada potensi muncul para pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban untuk dinaikkan ke penyidikan.

Namun apalah daya, dirinya dianggap tak bisa dibina dan mendapat nilai merah dalam TWK. Dia harus memberikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyidik kepada pimpinannya di Kedeputian Penindakan, Irjen Pol Karyoto.

"Di (kasus) benur saja, itu kan penyuapnya baru satu tuh (yang jadi tersangka), Suharjito, sementara masih ada 42 perusahaan lain yang menyuap, harapannya dari pengadilan nanti ketika dia divonis penerimanya Edhy, Edhy Prabowo itu menerima dari berbagai macam pemberi, perusahaan-perusahaan itu. Itu insyaallah pasti naik (ke penyidikan), ya kan, 42 perusahaan," kata Rizka.