Langkah 74 Pegawai KPK Mengadu ke MK, Pengamat: Sudah Politis dan Kurang Tepat

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat kebijakan publik Lisman Manurung menilai langkah Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) mengaduk ke Mahkamah Konstitusi tidak tepat. 

Lisman mengatakan, persoalan peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) merupakan urusan tata usaha negara.

"Kalau kasusnya ini adalah urusan tata usaha negara. Jadi kalau udah urusan tata usaha negara, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ngapain harus kemana-mana?" ujar Lisman saat dihubungi, Senin (7/6/2021).

Kendati demikian, Lisman menyebut sah-sah saja jika seseorang melakukan uji materi atau judicial review tekait Undang-undang (UU) ke MK. Namun dalam hal ini, Lisman mengatakan seharusnya Novel Baswedan mengadu ke PTUN.

"Nah sekarang kalau dibawa ke MK, janggal. Jadi maksudnya begini, MK itu kan menilai apakah UU sudah tepat atau tidak. Kalau mau lebih jujur lagi, sebenarnya MK itu fungsinya mengevaluasi UU, apakah UU itu bertentangan dengan UUD," ucap Lisman.

Dia juga menyarankan agar polemik yang ada di masyarakat terkait KPK hanya persoalan yang esensial. Menurutnya, Novel Baswedan Cs seharusnya tutup buku ihwal TWK KPK menjadi ASN.

"Jadi polemik di masyarakat ya yang esensial, jangan kemana-mana. Kalau perkembangan terakhir kan sudah disahkan jadi ASN, ya sudah itu sudah sah itu. Karena birokrasi negara itu harus jelas," kata Lisman.

Lisman pun menganggap manuver Novel Baswedan Cs yang mengadu nasib ke beberapa instansi adalah politis. Namun begitu, Lisman menyebut siapa saja boleh berpolitik.

"Ya itu udah politik sebenarnya. Dan itu hak rakyat berpolitik," tutur dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: