Demokrat Kesal Dituding Obral Tanah ke Asing di Zaman SBY oleh Mahfud Md

Pidato Politik SBY Sebagai Ketum Demokrat — Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tiba menghadiri Kongres ke V Partai Demokrat di JCC, Jakarta, Minggu (15/3/2020). SBY akan digantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang telah mendapatkan dukungan 93 persen dari pemegang hak suara Demokrat. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Irwan Fecho menilai pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md terkait pengalihan tanah ke negara asing paling banyak terjadi era pemerintahan sebelum Presiden Joko Widodo atau pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah tidak benar. Irwan menegaskan, ucapan Menko Mahfud tidak berdasar fakta.

"Prof Mahfud tidak bisa membedakan antara HPH dan HGU," kata Irwan dalam keterangan persnya yang disampaikan oleh Herzaky Mahendra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat melalui pesan singkat, Selasa (8/6/2021).

Irwan menjelaskan, HPH ijin di kawasan hutan dan penguasaan atas tanah di areal penggunaan Lain, tetapi hanya hak untuk mengusahakan hutan atau memanfaatkan potensi kayu di dalam kawasan hutan.

"Makanya, sangat aneh bicara pengalihan tanah saat pemerintahan bapak SBY kepada asing, tapi bicaranya HPH," jelas Irwan.

Irwan menambahkan, jika bicara hak untuk mengusahakan tanah adalah HGU. Sedangkan HPH adalah ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam atau disebut juga IUPHHK-HA.

"Tanahnya tidak menjadi hak pemegang ijin. Jadi, sangat jelas bedanya," Irwan menandasi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menurut Mahfud, pendekatan dialog sangat efektif untuk menyelesaikan masalah di Papua.

2 dari 2 halaman

Pernyataan Mahfud Md

Diketahui, pernyataan Mahfud terkait terlontar dalam acara dialog bersama Rektor UGM dan pimpinan PTN/PTS seluruh Yogyakarta. Hal itu ditayangkan YouTube Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 5 Juni 2021.

Mahfud mengatakan, pengalihan tanah atau lahan ke asing itu paling banyak terjadi saat pemerintaah sebelum Presiden Joko Widodo. Menurut dia, apa yang terjadi saat ini hanya meneruskan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

"Zaman Pak Jokowi itu hanya meneruskan karena sudah ada komitmen dari pemerintahan yang sebelumnya dan tidak boleh ditolak harus dilanjutkan. Kita buka data siapa yang ngobral-ngobral tanah itu? Kita ini cuma kebagian limbahnya. Pada zaman Pak Jokowi pemberian HPH atau pemberian tanah pada zaman pemerintahan kami ini itu nggak ada itu," kata Mahfud.

Mahfud MD
Tokoh
Politikus, ilmuwan, tokoh agama. Guru Besar Tata Negara UII, mantan anggota DPR, mantan Ketua Konstitusi,
Lihat Selengkapnya
Mahfud MD
SBY
Demokrat