Ini yang Akan Digali Komnas HAM ke Pimpinan KPK soal Polemik TWK

Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berencana memeriksa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Selasa (8/6/2021). Komnas HAM ingin menyelisik dugaan adanya pelanggaran HAM dalam proses tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut, jika para pimpinan KPK hadir, pihaknya akan mengklarifikasi tuduhan adanya pelanggaran HAM dalam proses TWK kepada kelima pimpinan KPK yaitu Firli Bahuri, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, dan Lili Pintauli Siregar.

"Tentu kita akan tanyakan, minta klarifikasi apa yang disampaikan oleh para pegawai yang sudah datang ke sini, ada puluhan orang. Keterangan-keterangan mereka kan banyak sekali dengan keterangan dokumen tertulis juga. Kita akan cross check itu, apakah informasi ini benar atau tidak," ujar Taufan di Komnas HAM, Selasa (8/6/2021).

Taufan mengatakan, pihaknya sudah lebih dahulu memeriksa puluhan pegawai KPK atas polemik TWK yang membebastugaskan 75 pegawai KPK.

Menurut Taufan, tak hanya perwakilan 75 pegawai tidak lulus TWK yang dimintai keterangan, pegawai KPK yang lulus TWK dan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) pun telah diperiksa pihaknya.

"Kita juga akan tanya, sebenarnya kebijakan terkait dengan TWK ini seperti apa. Untuk nanti pada akhirnya menguji apakah ada standar, norma, prinsip hak asasi yang dilanggar atau tidak. Kan itu saja sebetulnya," kata Taufan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Wadah Pegawai KPK sampaikan sikap terkait keterangan Pimpinan KPK dan BKN pada hari ini (25/5) terkait nasib 75 pegawainya yang tidak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). 51 pegawai diantaranya resmi diberhentikan.

2 dari 2 halaman

Memastikan Tidak Ada Pelanggaran HAM

Pelantikan Pegawai KPK Jadi Aparatur Sipil Negara — Layar monitor menampilkan prosesi pengambilan sumpah janji jabatan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). Pelantikan 1.271 pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara dilakukan secara daring dan luring. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Taufan menyatakan, pihaknya hanya ingin memastikan dalam setiap kebijakan yang diambil lembaga negara tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Jika bertentangan, maka pihaknya akan segera memberikan rekomendasi.

"Kan berkali-kali kami bikin rekomendasi kalau ada kebijakan yang kami anggap tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Tapi juga ada yang kami dukung karena sesuai dengan hak asasi, kan biasa. Sebetulnya itu saja, ingin memastikan kebijakan (TWK) ini sesuai dengan standar hak asasi atau tidak," kata Taufan.

"Kalau katakanlah ada pelanggaran, tentu kami akan kasih rekomendasi untuk pembenahan kepada Presiden, kepada KPK sendiri, jadi hal yang sebetulnya ini normatif saja," Taufan menambahkan.

Namun sepertinya Komnas HAM batal mendengar klarifikasi dari para pimpinan KPK. Sebab, menurut Taufan, para pimpinan sudah berkirim surat tidak amemenuhi panggilan karena ada rapat antarpimpinan.

"Kabar-kabarnya tidak bisa datang hari ini karena rapim. Tapi saya belum baca suratnya, karena tadi malam saya dikabari ada surat masuk, tapi mereka (staf Komnas HAM) tidak berani buka karena itu kan surat kepada pimpinan," kata Taufan.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Pegawai KPK
Komnas HAM
Tes Wawasan Kebangsaan
TWK

Fachrur Rozie
Author
Mevi Linawati
Editor

Ini yang Akan Digali Komnas HAM ke Pimpinan KPK soal Polemik TWK

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Memastikan Tidak Ada Pelanggaran HAM

KPK

Pegawai KPK

Komnas HAM

Tes Wawasan Kebangsaan

TWK

Kapolda Sumbar: Kabag Ops Tembak Mati Kasat Reskrim Solok Selatan dari Jarak Dekat

Polisi Tembak Polisi, Kapolda Sumbar: Ada Pro Kontra Saat Usut Kasus Tambang Sirtu

Kasat Reskrim Solok Selatan Ditembak Mati Kabag Ops saat Usut Kasus Tambang Ilegal

Kabag Ops AKP Dadang Iskandar Tembak Mati Kasat Reskrim Solok Selatan di Parkiran Polres

Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan

Polisi Tembak Polisi di Solok, Nasir Jamil DPR: Patut Diduga karena Berebut Cuan

Kasus Polisi Tembak Polisi, Akademisi: Proses Secara Hukum yang Berlaku

Curah Hujan di Jakarta Diprediksi Meningkat, Pemprov Jakarta Siapkan Mitigasi Bencana

Instruksi Kapolri Terkait Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan

Ketua Komisi III: Kalau Masih Belum Puas dengan Capim KPK Gimana, What Can I Say?

Suzuki Jimny White Rhino Gebrak GJAW 2024, Harga Rp 400 Jutaan

Atang-Annida Janjikan Gebrakan Satu Keluarga Satu Sarjana di Kota Bogor

Putin: Rusia Akan Kembali Gunakan Rudal Baru dalam Kondisi Tempur

Tak Hadir Kampanye Akbar Pramono-Rano, Megawati Pilih Berzikir Melawan Intimidasi

300 Nama Anak Laki-Laki Kristen Modern, Pilihan Terbaik Ada di Sini

Timnas Esports Indonesia Raih Juara Umum Kejuaraan Dunia IESF 2024, Buktikan Dominasi di Kancah Global

Mengenal Keunikan Bekantan, Hewan Endemik Asal Kalimantan

Waspada Penipuan Rekrutmen Pegawai Kereta Cepat Whoosh, Simak Kiat Aman dari KCIC

Reaksi Nikita Mirzani Setelah Fitri Salhuteru Akhiri Pertemanan: Satu Keluarga Lo, Gue Unfollow!

Sidat adalah Pangan Lokal yang Miliki Protein Tinggi, Kenapa Sebagian Orang Indonesia Enggan Memakannya?

Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, 23 November: Dewa United vs Bali United

Tips Memakai Softlens untuk Mata Minus, Ketahui Risiko dan Efek Sampingnya

Kampanye Akbar, Pramono Janji Selesaikan Masalah Jakarta dalam 100 Hari Kerja Jika Menang Pilkada

Keluarga Besar Anies Baswedan hingga Ahok Hadiri Kampanye Akbar Pramono-Rano